PANTAS Harga BBM Naik Terus Ternyata Uang Subsidi Disalahgunakan, Ini Data Resminya

Kenaikan harga energi bisa terjadi kapan pun dan berpotensi memberi dampak negatif seperti halnya di tahun 2022.

Usaha merumuskan kembali kebijakan terkait BBM bersubsidi pun mendesak.

• Aturan Baru! Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM di SPBU Pertamina dan Respon Pengamat

”Antara lain karena posisi Indonesia sebagai net importer (pengimpor bersih minyak)."

"Kemudian, BBM JBKP (Pertalite) cenderung tidak tepat sasaran karena yang paling banyak menikmati ialah pemilik kendaraan roda empat (kalangan mampu),” ujarnya.

Menurut Imaduddin, opsi formula kebijakan BBM bersubsidi perlu mengembangkan tiga aspek, yakni penghematan fiskal, kemudahan implementasi, dan keadilan.

Adapun salah satu opsinya ialah dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Pembahasan

Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maompang Harahap, awalnya, izin prakarsa revisi Perpres No 191/2014 ada Kementerian BUMN.

Namun, kini sedang dalam proses pembahasan agar ada di Kementerian ESDM.

”(Itu) agar bisa dilakukan percepatan (revisi). Arahnya untuk pengaturan pengendalian sekaligus penguatan pengawasan,” kata Maompang.

Menurut dia, dari diskusi, banyak masukan terkait apa yang akan tertuang dalam revisi perpres itu. Untuk pengaturan pertalite, misalnya, terdapat beberapa skenario.

Tanpa menyebutkan rinci, Maompang mengatakan, ada skenario yang bisa berdampak pada inflasi 0,26 persen dan yang terkecil berdampak sebesar 0,03 persen.

”Kalau memakai asumsi makro (nilai tukar rupiah) Rp 14.800 (per dollar AS) dan ICP (harga minyak mentah Indonesia) 90 dollar AS, (dengan revisi peraturan) kita bisa menghemat sekitar 9 juta kiloliter atau 3 persen dari kuota."

"Maka, kompensasi yang bisa dihemat bisa mencapai Rp 18,63 triliun,” ujarnya.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) periode 2005-2008 Kardaya Warnika mengingatkan bahwa BBM ialah persoalan sensitif.

Karena itu, jika ingin mengubah aturan, sejumlah hal perlu diperhatikan, salah satunya keterjangkauan masyarakat.

”Kalau mau ada kebijakan baru energi, khususnya BBM, agar dikaji betul. Apakah ini tersedia, dapat diakses, dan distribusinya berjalan baik,” ujar Kardaya yang juga anggota Komisi XI DPR RI.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News