Dipercepat! Jokowi Resmi Umumkan Pencairan THR 2023 dan Ultimatum Perusahaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dipercepat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan terkait pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR 2023.

Pernyataan resmi Jokowi itu disampaikan saat menggelar rapat terbatas (ratas) membahas persiapan jelang arus mudik Lebaran 1444 Hijriah/2023 di Istana Kepresidenan, Jumat 24 Maret 2023.

Salah satu yang dibahas dalam ratas tersebut adalah imbauan agar perusahaan swasta membayarkan tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan.

Sebab, pemerintah sendiri telah memutuskan untuk memajukan momen cuti bersama lebaran.

Menhub juga menyampaikan dirinya dan Kapolri telah mengusulkan agar hari libur maju dua hari.

• Aturan Baru Bayar THR 2023 Wajib Uang, Bagaimana Hukumnya Kalau Diganti Barang atau Parsel?

Usulan ini disampaikan dengan pertimbangan mengakomodir waktu para pemudik.

Pihaknya juga memperkirakan bahwa terjadinya puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April.

Menhub Budi Karya Sumadi mengimbau kepada para perusahaan swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) lebih awal, sebagai imbas dari kebijakan ini.

Ia berharap pihak swasta mengirimkan THR kepada karyawannya paling lambat 18 April 2023 sebelum mereka pulang kampung.

"Satu hal yang kita imbau berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal," tuturnya.

"Sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah menerima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan mulai 18 malam," pungkas Budi.

Budi pun menjelaskan, dalam ratas ada keputusan dari Presiden Jokowi mengenai cuti bersama.

Saat ini, kata dia, cuti bersama masih mengikuti aturan sebelumnya, yakni pada 21 hingga 26 April 2023.

Menurut Budi Karya dirinya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar hari libur maju dua hari dari 21 April.

"Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya (tanggal)26. Jadi tambah 1 hari tapi di depan tambah 2 hari," papar Budi Karya.