AS Berikan Lampu Hijau Untuk TikTok Jika Tidak Ingin Diblokir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain AS dan Kanada, Komisi Eropa juga mengharamkan TikTok terinstal di smartphone pegawai pemerintahan.

Pemblokiran ini diawali oleh Amerika Serikat yang melarang TikTok diinstal di HP milik pegawai pemerintahan.

Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Kanada yang melarang pegawai pemerintahan (PNS) untuk mengakses TikTok menggunakan smartphone milik pemerintah atau HP kantor.

Kabar terbaru, pemerintahan Joe Biden memberikan satu syarat agar TikTok tidak diblokir di negara tersebut.

Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintah AS melalui Komite Investasi Asing menuntut agar TikTok dijual ke perusahaan non-China, bila ingin tetap beroperasi di AS.

• Negara Inggris Raya Larang TikTok di Hp Milik Pemerintah

Bila syarat ini disanggupi, TikTok seperti bakal bebas dari ancaman pemblokiran secara nasional.

Saat ini, TikTok memang dimiliki oleh perusahaan asal China, ByteDance.

Karena dimiliki perusahaan China, pemerintah AS khawatir data milik pengguna TikTok asal AS dapat dibagikan ke pemerintah China.

Hal itu sudah menjadi rahasia umum bahwa AS memiliki hubungan politik yang tak harmonis dengan Negeri Tirai Bambu.

Menanggapi syarat yang diajukan pemerintah AS, TikTok mengatakan syarat itu tidak akan menyelesaikan "kekhawatiran" AS.

"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan (TikTok) tidak akan memaksa adanya pembatasan baru pada aliran atau akses data," kata juru bicara TikTok Hilary McQuaide dalam sebuah pernyataan.

"Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat, yang sudah kami terapkan," kata McQuaide.

TikTok telah berulang kali mengatakan tidak membagikan data dengan pemerintah China, tetapi pernyataan perusahaan tersebut belum cukup untuk menenangkan anggota parlemen AS.

Menurut laporan Cnet, sebagaimana dihimpun pada Jumat 17 Maret 2023, TikTok tengah melobi anggota parlemen AS, dengan menyodorkan rencana mengatur ulang bisnisnya di AS dengan nilai proyek 1,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 23,1 triliun).

• Orangtua Harus Paham, Ini Cara Membatasi Anak Bermain TikTok

AS khawatir