Warning SBY? Singgung Pihak yang Ingin Merubah Sistem Pemilu Menjadi Tertutup Dengan Berbagai Cara

Ia melanjutkan, sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa disempurnakan, menyusul sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik.

Sehingga menurutnya upaya penyempurnaannya jangan hanya bergerak dari terbuka-tertutup semata.

Menurutnya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat secara keseluruhan.

Baca juga: Hadir Saat Rapimnas Demokrat, SBY : Ada Tanda-Tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil!

SBY berpendapat, mengubah sistem pemilu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional seperti kebijakan pembangunan misalnya.

"Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan 'itu urusan saya dan saya yang punya kuasa', untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak," kata SBY.

"Sama halnya dengan hukum politik 'yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah', tentu juga bukan pilihan kita," sambung pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lanjut dikatakan SBY, hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut bersama.

Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, lanjut dia, adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu.

Presiden RI ke-6 ioni mengatakan mempelajari secara mendalam bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara yang dinilai paling tepat.

"Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," kata SBY.

SBY menegaskan jika ia tidak sedang menyampaikan pandangannya soal mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka.

Namun demikian, ia ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa.

Apalagi, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini," kata dia.

"Mungkin ada yang bicara, 'tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini'. Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti," sambung SBY.