Batas Akhir Mengisi Siharka Online 2023 siharka.menpan.go.id dan Sanksi PNS Tidak Melaporkan LHKASN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah tata cara pengisian Siharka Online untuk pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan kegiatan rutin dan berkala dilangsungkan setiap tahunnya.

LHKASN menjadi sebauh kegiatan khusus untuk mencegah adanya tindakan korupsi oleh para pegawai maupun pejabat pemerintahan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, LHKASN dilangsungkan sejak awal tahun hingga akhir Maret.

Namun perlu diketahui bahwa setiap daerah mempunyai batasan waktu tersendiri dalam menentukan kapan terakhir pelaporan Siharka Online.

Bagi And ayang sudah pernah mengisi maka langsung saja login siharka.menpan.go.id.

Baca juga: Lapor Siharka Online 2023 Kapan Terakhir dan Apa Saja yang Dilaporkan LHKASN Pegawai Negeri

Setelah anda mengakses situs Siharka Online maka masukan NIP dan Password.

Jika Anda belum pernah masuk dan belum pernah mengetahui password untuk login maka mintalah pada inspektorat setempat.

Saat pengisian LHKASN, diminta memasukan jumlah harta kekayaan hingga sumber dari mana Anda mendapatkannya.

Termasuk honor-honor yang diterima.

Dasar dari pemberlakukan LHKASN adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bagi Anda yang akan melaporkan harta kekayaan bisa login dengan mengakses website di alamat https://siharka.menpan.go.id

Kemudian, ASN dapat mengisi NIP, password lalu klik login.

Baca juga: Sanksi Tidak Lapor LHKASN Online Apa dan Login Siharka Online Lapor Harta Kekayaan Pegawai 2023

Bagi Anda yang tak melaporkan harta kekayaan bisa saja disanksi sesuai aturan yang ada:

Adapun sanksi hukuman disiplin sedang dijelaskan pada Pasal 8 Ayat 3, yakni terdiri dari:

-pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan.

-pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan.

-pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Selain itu, di Pasal 11 Ayat 2 huruf c disebutkan bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 4, sanksi hukuman berat terdiri dari:

-penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

-pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

-pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Panduan Login siharka.menpan.go.id

1. Untuk login ke dalam aplikasi gunakan NIP/NRP/Username dan Password;

2. Masukan kode Captcha setelah mengisi kolom User ID dan Password;

3. Jika belum mendapatkan password, silahkan hubungi Inspektorat di masing-masing Instansi;

4. Jika mengalami gagal login untuk pertama kali, silahkan hubungi kembali Inspektorat di masing-masing Instansi;

5. Jika anda sudah pernah login namun tidak bisa login kembali, gunakan fasilitas “Lupa Password” untuk mendapatkan password baru yang akan dikirim melalui email atau hubungi kembali Inspektorat untuk melakukan reset password.

6. Untuk kelancaran penggunaan aplikasi, kami menyarankan pengguna menggunakan Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru agar tidak menemui kendala dalam aplikasi.

Tata cara pengisian LHKASN melalui SIHARKA:

- Pegawai wajib lapor LHKASN menghubungi PIC masing-masing untuk mendapatkan password

- Login ke aplikasi SIHARKA melalui web siharka.menpan.go.id menggunakan NIP dan password yang telah diberikan

- Ubah password sesuai kehendak masing-masing

- Isi laporan kekayaan sesuai formulir yang disediakan. Panduan tentang pengisian formulir dapat dilihat di https://siharka.menpan.go.id/dokumen/Panduan_SiHarka_sebagai_Pegawai.pdf

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai PIC, password baru, lupa password, serta reset password dapat langsung menghubungi Inspektorat.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News