Aturan Baru Harga BBM yang Selalu Diubah Bikin Masyarakat Bingung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan baru Harga BBM yang ditetapkan Pemerintah mengikuti harga minyak dunia membuatnya menjadi tidak stabil dan diubah hampir setiap pekan.

Kondisi ini dapat membuat masyarakat bingung lantaran selain dengan harga yang berubah, kini juga harus menyiapkan anggaran yang tak terduga.

Untuk itu, masyarakat dirasa memerlukan edukasi dan komunikasi secara kontinyu terkait perubahan harga Bahan Bakar Minyak BBM nonsubsidi seperti Pertamax Cs, agar terbiasa.

Perubahan harga BBM nonSubsidi sendiri mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia.

Edukasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman dan pencerahan serta kesadaran (awareness) kepada konsumen BBM nonsubsidi yang mayoritas adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

• Ramai Aturan Baru Beli BBM Pertalite Kini Dibatasi dan Pakai QR Code MyPertamina

“Masyarakat dengan sosialisasi ini akan menyiapkan diri dalam pengaturan bujet setiap bulanan," ujar Basuki Trikora Putra, Anggota Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) di Jakarta, melalui keterangannya, Rabu 8 Februari 2023.

"Mereka akan mengatur pembelian BBM lebih baik karena ada saatnya harga turun dan ada harga naik dalam bulan berjalan,” lanjutnya.

Di sisi pemerintah dan badan usaha penyedia BBM, yang paling penting adalah menjaga pasokan BBM nonsubsidi, sebab konsumennya masyarakat menengah atas yang memiliki kendaraan pribadi.

Karena itu, lanjut Basuki, strategi penetapan harga secara berkala perlu direspons dengan baik.

“Ini akan memberikan kesiapan bagi masyarakat dalam penggunaan BBM secara tepat guna dan tepat waktu sehingga berjalan ootimal dalam kegiatan-aktivitasnya,” ujar Basuki.

Penentuan harga BBM nonsubsidi

Sejumlah variabel penentu naik turunnya harga BBM nonsubsidi antara lain harga minyak dunia, rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/Argus), inflasi, dan kurs rupiah.

“Penetapan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha tentu juga sangat memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi,sektor industri, daya beli, dan kelangsungan bisnis badan usaha,” ujar Basuki.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, mendukung penetapan harga BBM nonsubsidi atau non-PSO secara berkala. Harga BBM non-PSO yang murni BBM dimiliki badan usaha sangat wajar ditetapkan oleh badan usaha.

“Memang baiknya evaluasi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kalau bisa setiap minggu, itu malah bagus,” ujar Mulyanto.

• Mulai Kini Hanya Jenis Kendaraan Tertentu yang Boleh Isi BBM Pakai Pertalite