Pemprov Kalbar Beri Diskon and Bebas Denda Pajak Bermotor, Pengamat: Program yang Tepat dan Bijak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemprov Kalbar kembali menjalankan program bayar pajak bebas denda bagi kendaraan bermotor milik masyarakat.

Tak hanya bebas denda, pemprov juga memberikan diskon 25 persen bagi motor yang pajaknya menunggak 4 tahun, dan diskon 40 persen bagi yang menunggak 5 tahun atau lebih.

Selain itu dalam program yang berlaku sejak 1 Februari 2023 - 31 Juli 2023 ini, Pemprov Kalbar juga menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan bebas denda BBNKB II.

Menurut pengamat politik dan dosen Fisip Untan Pontianak, Dr Yulius Yohanes mengatakan program ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kalbar untuk mendongkrak pendapatan pajak daerah.

• Pemprov Kalbar Rangking 2 se-Indonesia Soal Layanan Berbasis Elektronik, Rektor Untan: Selamat

Ia menjelaskan, pendapatan pajak suatu daerah akan sangat menentukan dan berdampak terhadap pembangunan daerah tersebut.

"Salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan untuk pembangunan dan kesejahtraan masyarakat tentunya dari pendapatan pajak daerah," ucapnya kepada TribunPontianak.co.id, Senin 6 Februari 2023.

"Karena wajib pajak tersebut dari dan untuk masyarakat, oleh itu pajak sangat menentukan dan berkontribusi untuk kemajuan daerah khususnya, untuk percepatan pembangunan daerah," sambungnya.

Yulius menuturkan, program yang diambil oleh Pemprov Kalbar ini merupakan langkah yang tepat dan bijak.

Program ini tentu akan meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak, mengingat, kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil pasca terjadinya pandemi Covid-19.

"Kebijakan Pemprov Kalbar dalam memaksimalkan pendapatan dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lewat pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini merupakan kebijakan yang tepat," ujarnya.

"Karena dengan pembebasan denda pajak kendaraan ini sebenarnya pemerintah daerah di provinsi kita cukup jeli, karena memikirkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang baru tumbuh pasca covid untuk meringankan beban masyarakat," paparnya.

• Pemprov Kalbar Raih Ranking Dua SPBE Se-Indonesia Setelah DKI Jakarta

Lebih lanjut, Yulius meyakini kebijakan ini tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan pendapatan tersebut akan sangat mendorong percepatan pembangunan manusia dan infrastruktur di Kalimantan Barat ini.

"Tentu efek yang ditimbulkan dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor untuk pendapatan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan cukup positif," tegasnya.

"Artinya Pemprov Kalbar dibawah komando kepemimpinan Sutarmidji cukup bijak untuk meringankan beban masyarakat terkait wajib pajak. Tentu pemprov mendapatkan nilai plus dari kebijakan ini, sehingga menguntungkan bukan merugi," tutupnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News