Zulfydar Zaidar Sorot Soal Pajak Ekspor CPO Kalbar yang Dinikmati Provinsi Lain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang diharapkan mampu berdampak signifikan pada ekonomi Kalbar namun saat ini belum terasa dampaknya.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar saat mengikuti kegiatan Talkshow Perekonomian dengan tema Sinergi Membangun Ekonomi Kalbar Pasca Pandemi: Menangkap Peluang Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat pada Jumat, 3 Februari 2023.

"Bagaimana ekspor komoditas kita, terutama CPO masih banyak tercatat di pelabuhan lain.

Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah karena pajak daerah tidak kita dapatkan. Malah provinsi lain yang menikmati," ungkapnya. 

Lanjutnya, harusnya dengan keberadaan pelabuhan ekspor tersebut akan menambah pendapatan daerah.

• Eddy Suratman Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2023 dan Bahas Target 2024

Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman yang menjadi narasumber dalam Talkshow tersebut juga berpendapat serupa.

Menurutnya, berdasarkan perkiraan, transaksi CPO yang keluar dari Kalbar berkisar antara Rp150-200 triliun per tahun.

Terkait pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang masih minim, Eddy menyebut perlu banyak hal yang harus dipenuhi agar pelabuhan tersebut bisa optimal.

"Misalnya kita lihat jalan dari Pontianak ke Kijing yang kapasitasnya belum mampu untuk lalu lintas angkutan komoditas.

Tahun ini rencananya memang akan dimulai pembangunan jalan tol di sana," ujarnya.

Selain itu, sejumlah proyek pembangunan industri manufaktur di kawasan Pelabuhan Kijing sedang dibangun atau direncanakan untuk dibangun.

Hal tersebut penting bagi ekonomi Kalbar di masa depan. Lantaran saat ini sektor sumber daya alam mentah masih menjadi penopang terbesar perekonomian Kalimantan Barat.

• Menjadi Angin Segar Pertumbuhan Ekonomi, Pontianak Siap Sambut Tamu Imlek dan Cap Go Meh

Kendati berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendorong industrialisasi di provinsi ini. 

“Dunia industri manufaktur di Kalbar tergolong mengalami stagnasi, dimana sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah seperti CPO (minyak sawit mentah) dan bauksit,” sebutnya 

Hal serupa menjadi potret kondisi industri nasional.

Menurut Eddy, deindustrialisasi itu nyata, dimana Indonesia tidak pernah mencapai level industrialisasi 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Level industrialisasi tertinggi yang pernah dicapai adalah 29,1 persen pada 2001.

Talkshow Perekonomian yang digelar oleh Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa atau Fojekha ini selain menghadirkan Prof Dr Eddy Suratman juga menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar N A Anggini Sari.