Pastikan Program Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran, Sekda Kalbar: Bukan untuk Seremonial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbagai program telah disusun dan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam upaya untuk mengentaskan angka Kemiskinan yang tentunya akan menyentuh langsung kepada masyarakat. 

Program-program yang dijalankan juga dipastikan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk miskin yang ada di Kalbar.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Anas sempat menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga saat menghadiri Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023 di Jakarta Pusat, Jumat 27 Januari 2023. 

Menurutnya anggaran yang mencapai hampir Rp500 triliun itu, justru lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sehingga MenPAN RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. 

Menanggapi isu tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk kemiskinan yang ada di pusat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson memastikan program-program terkait dalam rengka penentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selalu bersentuhan langsung dengan masyarkat. 

• Sekda Harisson Sebut Pemprov Kalbar Open Bidding untuk Direktur RSUD Soedarso Pontianak

Harisson menyebut untuk di Pemprov Kalbar sendiri dalam program pengentasan kemiskinan tentunya tidak mengikuti pusat yang sifatnya mencari kebijakan dan solusi. 

“Kalau pusat ini kan sebenarnya lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi, dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang (peserta) daerah, pakar atau ahli. Hasilnya itulah yang dikirim ke Pemprov, maupun kabupaten/kota," ujar Harisson saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 31 Januari 2023. 

Harisson pun memastikan untuk di Pemprov hingga pemerintah kabupaten/kota program pengentasan Kemiskinan bersifat langsung. 

Program yang dijalankan tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, yang tersebar di beberapa perangkat daerah terkait.

Diantaranya disebutkannya untuk ditiap OPD Pemprov Kalbar yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) misalnya memberikan beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah untuk sekolah negeri. 

“Lalu Pemprov juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam dan lainnya untuk masyarakat miskin,” ucapnya.

Contoh lainnya yakni program di Dinas Kesehatan, yang selalu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau wilayah penduduk miskin. 

Selain itu, dari sisi pelayanan kesehatan Pemerintah juga membangun fasilitas RS Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap, semua itu untuk melayani masyarakat termasuk masyarakat miskin.

“Kemudian (Pemprov) mensubsidi PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan," katanya. 

Tak hanya itu, di Dinas PUPR dan Perkim dikatakan Harisson juga banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Seperti perbaikan atau bedah rumah warga yang tidak layak huni. 

“Di PUPR kami bangun infrastruktur jalan, termasuk infrastruktur pertanian. Sehingga itu semua akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kalbar. Selain itu juga masih banyak lagi, program-program yang tersebar di beberapa perangkat daerah lain," tambahnya. 

• KPU RI Tetapkan 5 Nama Timsel Calon Anggota KPU Kalbar 2023-2028

Harisson lantas menjelaskan, persentase penduduk miskin Kalbar pada bulan September 2022 angkanya sebesar 6,81 persen, atau meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022.

Sementara jika dibandingkan dengan bulan September 2021, angka tersebut menurun 0,03 poin. Persentase penduduk miskin itu terdiri dari persentase penduduk miskin perkotaan, yang pada bulan Maret 2022 sebesar 4,44 persen, lalu naik menjadi 4,63 persen pada bulan September 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 8,06 persen, naik menjadi 8,10 persen pada bulan September 2022.

Meski demikian, angka kemiskinan Kalbar menurutnya masih jauh di bawah angka nasional. Dimana angka kemiskinan Indonesia tahun 2022 sebesar 9,57 persen, selisih 2,76 poin dari angka kemiskinan Kalbar yang 6,81 persen. Sedangkan dari lima provinsi se-Pulau Kalimantan, Kalbar berada di peringkat keempat terendah. 

Provinsi dengan angka kemiskinan terendah pertama adalah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 4,61 persen, kedua Kalimantan Tengah (Kalteng) 5,22 persen, ketiga Kalimantan Timur (Kaltim) 6,44 persen, keempat Kalbar 6,81 persen, dan peringkat terakhir Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 6,86 persen. 

"Intinya kami (Pemprov) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang langsung menyentuh masyarakat," ucapnya. 

Terbukti juga yang berpengaruh terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang mulai merangkak naik dari tahun ke tahun. 

Di tahun 2018 angka IPM Kalbar sebesar 66,98, naik di tahun 2019 menjadi 67,65. Lalu di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 67,66 dan di tahun 2021 menjadi 67,90. 

“Kalau di tahun 2022 lompatannya (IPM Kalbar) cukup baik, dimana untukIPM Kalbar menjadi 68,63 persen,” pungkas Harisson.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News