Dilema Usulan Biaya Haji Naik: Calhaj di Kalbar Khawatir Disetujui hingga Penjelasan Kemenag

Warga Kecamatan Pontianak Kota, Juita, mengatakan ayah dan ibunya sebenarnya sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji untuk keberangkatan tahun 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/KOMPAS.COM
Ilustrasi naik haji atau umroh - Pemerintah mengusulkan Biaya Naik Haji Naik Tahun 2023 jadi Rp69 juta. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mendatangkan kekhawatiran bagi sejumlah calon jamaah Haji. Khususnya bagi mereka yang telah melunasi biaya tersebut pada 2020 lalu, namun belum bisa berangkat karena pandemi Covid-19.

Warga Kecamatan Pontianak Kota, Juita, mengatakan ayah dan ibunya sebenarnya sudah terdaftar sebagai calon jamaah Haji untuk keberangkatan tahun 2020.

“Tapi waktu itu kan ada Covid-19, sehingga pemberangkatan haji ditunda,” katanya kepada TribunPontianak.co.id pada Minggu 22 Januari 2023.

Lalu, pemerintah baru bisa memberangkatkan lagi jamaah Haji pada 2022 dengan kuota terbatas. Sehingga calon haji yang sudah melunasi biaya Haji tahun 2020, tidak semua bisa diberangkatkan.

“Selain orangtua saya, calon jamaah lain di Pontianak ini juga ada beberapa yang sejak 2020 belum berangkat. Mereka saling bertukar informasi tentang Haji,” kata warga Jalan HM Suwignyo, Kota Pontianak ini.

Usulan BPIH Naik Jadi Rp 69 Juta, Kemenag Kalbar Sebut Akan Ikuti Keputusan Menag

Juita memperkirakan, jika biaya haji benar-benar naik Rp 69 juta sesuai usulan pemerintah dan calon Haji 2020 harus menambah biaya, maka setiap orang setidaknya harus menambah Rp 32 juta lagi untuk bisa berangkat tahun 2023 ini.

“Kalau untuk satu orang mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kami ini kan ada dua orang, bapak dan ibu saya. Jadi harus menyiapkan lagi Rp 64 juta. Itu yang bikin bimbang, belum tahu dari mana dapat tambahan uangnya,” katanya.

Berdasarkan pemberitaan, kata Juita, dirinya maupun orangtuanya sudah mengetahui kalau DPR berusaha memperjuangkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu tidak naik.

“Itu kan memang baru usulan, belum ada keputusan. Mudah-mudahan saja DPR berhasil memperjuangkannya,” katanya berharap.

Usulan kenaikan BPIH ini juga membuat pasangan suami istri Emi dan Rahmat merasa terbebani. Emi dan suami sudah mendaftar sejak tahun 2021 untuk bisa masuk antrean berangkat haji. Saat itu ia menyetor satu orang Rp 35 juta.

“Sehingga total untuk dua orang kita membayar sebanyak Rp 70 juta, itu kita cicil terus tiap bulannya, dan pembayaran masih berlanjut selama empat tahun dari tahun 2021,” ujarnya.

Emi merupakan salah satu PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar, sedangkan suaminya adalah pekerja swasta. Keduanya memang sudah jauh hari berencana untuk berangkat haji dan pergi bersama-sama.

“Semuanya sudah kita pikirkan dan kita rencanakan bahkan untuk tabungan dengan biaya segitu,” ujarnya

Saat ini keduanya sudah mendapatkan nomor porsi untuk Emi 1700083137, Rahmat 1700083138. Namun dikatakannya untuk tahun keberangkatan memang belum diketahui, ditambah lagi adanya pandemi Covid-19.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved