Wajib Pajak Mengeluh, Pimpinan Komite IV DPD RI Meradang! Segera Klarifikasi ke Menkeu-Dirjen Pajak
Ketua IKBM Kalimantan Barat ini juga menyayangkan atas kejadian ini, karena ini akan terus memberikan stigma buruk masyarakat terhadap pajak.
Kemudian harus ada persepsi yang sama terhadap pajak antara Pemerintah dan Wajib Pajak, agar dalam optimalisasi pungutan pajak tidak ada yang merasa dirugikan,” tambah H Sukiryanto.
Tak hanya itu, kata dia, wajib pajak juga mengeluhkan kenapa harus menunggu 5 tahun baru ada periksaan pajak.
Padahal mereka melaporkannya tiap tahun, harusnya bila ada temuan dalam penelitian laporannya bisa di komunikasikan melalui Account Representative (AR) pada tahun berikutnya dan wajib pajak pun bisa segera memperbaikinya.
“Akan tetapi bila pemeriksaan dilakukan setelah hampir 5 tahun seperti saat ini, maka sangat dimungkin wajip pajak tidak memiliki arsip yang lengkap dan hal ini seringkali menjadi celah bagi petugas Pajak untuk mencari-cari kesalahan mereka,” tutup H Sukiryanto.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan akan segera mengklarifikasi hal ini ke Menteri Keungan Sri Mulyani dan juga Dirjen Pajak.
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
Sukiryanto
Kalbar
Kalimantan Barat
senator
Komite IV DPD RI
Pajak
Perkumpulan Merah Putih
IKBM
Menteri Keuangan
Sri Mulyani
AKSI 30 Agustus di Mapolda Kalbar, Kapolresta Pontianak Turun Langsung Duduk Bersila Penuh Dialog |
![]() |
---|
Bakti Sosial Polwan Polda Kalbar Warnai Peringatan Hari Jadi ke-77 |
![]() |
---|
Satpol PP Pontianak Intensifkan Pendekatan Persuasif Jaga Ketertiban Kota |
![]() |
---|
Wakil Wali Kota Pontianak Imbau Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Tanpa Anarkis |
![]() |
---|
Kapolresta Pontianak Duduk Bersama Mahasiswa di Tengah Aksi Damai di Mapolda Kalbar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.