FGD PFGIW Kalbar Tolak Politik Identitas

Terlebih kata Paulus, isu-isu yang digunakan oleh politisi dan partai politik adalah isu-isu identitas primordial. Tentu hal tersebut dapat memecah belah, bukan hanya di internal umat tetapi juga antar umat. 

“Di internal umatpun kita tahu aspirasi sangat beragam, apalagi di antar umat beragama. Oleh karena itu PGIW selalu mengedepankan politik moral,” jelasnya. 

Ditanyai soal komitmen serta dukungan dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) terhadap penolakan politik identitas di gereja-gereja. 

Kata dia, FGD ini adalah permulaan. Kristen sendiri cukup beragam dan didominasi, namun dapat dikatakan saat ini di Indonesia 90 persen yang didominasi itu bergabung di PGI. Oleh karena itu, PGI dari tingkat pusat maupun wilayah akan satu komando terhadap sikap gereja yang kaitannya dengan pemilu. 

“Intinya kita tetap menolak praktek-praktek politik identitas yang menjadikan mimbar-mimbar atau ikon-ikon keagamaan dipakai untuk kepentingan partai politik dan politisi. Intinya kita menolak itu,” tegasnya. 

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Hermanus mengatakan, kegiatan FGD menolak politik identitas yang diselengarakan oleh FGIW Kalbar merupakan kegiatan yang sangat penting.

Pasalnya, kegiatan FGD tersebut dapat membantu mengurangi berbagai hal yang kaitannya dengan peroecahan akibat politik identitas maupun politisasi SARA. Mengingat dalam waktu dekat, tepatnya pada tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak. 

“Sehingga waktu yang ada ini sangat tepat untuk kita melaksanakan pendidikan politik. Tentu dalam upaya bagaimana kita dapat mengurangi atau bahkan bisa meniadakan berbagai hal-hal yang tentunya tidak boleh dilakukan, dan itu tentunya bagian-bagian dari pelanggaran. Baik dalam pemilu maupun pilkada,” katanya. 

Selain itu, kegiatan FGD ini juga merupakan bentuk keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat di luar pemerintah, untuk membantu menyukseskan terlaksanannya pesta demokrasi yang bersih, aman dan tentram pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. 

“Sekali lagi kita memberikan apresiasi dan tentu ini akan semakin meringankan tugas pemerintah, tugas penyelengara (pemilu) yang memang memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,” tutupnya.