Kunker ke Sambas, Irjen Kementan Pastikan Pengembangan Komoditas Sektor Pangan Tepat Sasaran
Dialog jaga pangan ini dihadiri oleh penyuluh pertanian, petani dari kelompok pertanian (Poktan) dan gapoktan yang ada di Kabupaten Sambas.
Penulis: Imam Maksum | Editor: Faiz Iqbal Maulid
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Dr Jan Samuel Maringka memberikan pengarahan pada kegiatan Dialog Jaga Pangan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas pada Jumat 2 Desember 2022.
Dialog Jaga Pangan ini dihadiri oleh penyuluh pertanian, petani dari kelompok pertanian (Poktan) dan gapoktan yang ada di Kabupaten Sambas.
Jan Samuel Maringka dalam Dialog Jaga Pangan menekankan fungsi pengawasannya akan memastikan bahwa program pemerintah melalui Kementerian Pertanian di Kabupaten Sambas berjalan dengan baik.
"Khususnya pengembangan komoditas sektor pangan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran untuk mewujudkan pertanian yang berkualitas dan mengembangkan potensi daerah dalam menjaga ketahanan pangan," tegasnya.
• Wabup Sambas Sambut Kunker Irjen Kementan, Bahas Potensi Komoditas Pertanian
• Asyik! Event Pekan Raya Sambas Hadirkan Wahana Seru dan Kuliner Nusantara Lezat
Dia mengatakan, pada tahun 2021 bantuan lingkup Kementerian Pertanian di Kabupaten Sambas telah didistribusikan senilai Rp13.351.210.778,00 dan tahun 2022 senilai Rp8.859.159.720,00, sehingga memerlukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan guna memastikan bantuan telah tersalur kepada para petani peternak dan telah dimanfaatkan dengan efektif.
"Diharapkan dengan adanya kunjungan dan dialog ini pengembangan komoditas sektor pangan sebagai salah satu potensi daerah guna menjaga ketahanan pangan khususnya padi, jagung, kedelai, dan daging sapi dapat terwujud. Hal tersebut tentu perlu didukung dengan adanya kolaborasi lintas sektor baik di pusat maupun daerah," ucapnya.
Dia mengatakan, Inspektorat Jenderal Kementan RI telah melakukan kegiatan Jaga Pangan dan Rapat Koordinasi Pengawasan berupa Sinergi bersama Aparat Penegak Hukum di beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Papua”, ungkapnya.
Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News
