Gubernur Sutarmidji Imbau Kades Gunakan Dana Desa Sesuai Dengan Indikator Dari Indeks Desa Membangun

“Belanja saja untuk memenuhi indikator itu. Kalau dipenuhi indikator itu, insya allah tidak akan terjadi, dan tidak mudah terjadi penyimpangan. Tapi k

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/TRI PANDITO WIBOWO
Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Secara Virtual oleh Presiden Joko Widodo, di Auditorium Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kamis 1 Desember 2022. Penyerahan sertifikat redistribusi tanah digelar secara luring dan daring, diterima oleh 120 orang di Istana Negara dan masing-masing Provinsi sebanyak 500 orang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan bahwa ada sedikit penurunan untuk anggaran Dana Desa (DD) di Provinsi Kalbar untuk tahun 2023 sebanyak 1,78 persen.

Namun dikatakannya tidak diketahui apa yang menjadi penyebab dana desa (DD) anggaran tahun 2023 menjadi sedikit turun.

Adapun total Dana Desa anggaran tahun 2023 untuk 2.031 Desa di Kalbar sebesar Rp 1,86 triliun.

“Dana Desa turun sedikit, namun penyebabnya kita tidak tahu. Jadi penurunannya sekitar 1,78 persen. Adapun total nya Rp 1,86 triliun untuk seluruh desa Se-Kalbar,”ujar Sutarmidji usai menghadiri penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden RI secara Hybrid, di Data Analitic Room Kantor Gubernur, Kamis 1 Desember 2022.

Ia mengatakan besok akan dilakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022, Jumat 2 Desember 2022.

Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Secara Virtual oleh Presiden Joko Widodo, di Auditorium Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kamis 1 Desember 2022. Penyerahan sertifikat redistribusi tanah digelar secara luring dan daring, diterima oleh 120 orang di Istana Negara dan masing-masing Provinsi sebanyak 500 orang.
Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Secara Virtual oleh Presiden Joko Widodo, di Auditorium Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kamis 1 Desember 2022. Penyerahan sertifikat redistribusi tanah digelar secara luring dan daring, diterima oleh 120 orang di Istana Negara dan masing-masing Provinsi sebanyak 500 orang. (TRIBUNPONTIANAK/TRI PANDITO WIBOWO)

Ia menegaskan sebegarnta dalam penggunaan dana desa sangatlah gampang yang bisa dilakukan oleh kepala desa yakni tinggal melihat Indeks Desa Membangun yang mempunyai 54 indikator.

“Belanja saja untuk memenuhi indikator itu. Kalau dipenuhi indikator itu, insya allah tidak akan terjadi, dan tidak mudah terjadi penyimpangan. Tapi kalau tidak tentu, misalnya indikator A dikerjakan B itu bisa bahaya. Karena sudah bisa diduga kenapa berbeda dengan indikator yang ada,”tegasnya.

Selain itu, dilihat apa saja yang menjadi kelemahan indikator dari desa tersebut, dan nilai yang mana yang belum mencapai 5 pada indikator IDM tersebut.

Sutarmidji Menjadi Gubernur Pertama yang Mengeluarkan SE Terkait Pencegahan Resistensi Antibiotik

“Sebenarnya belanja desa sangat mudah selain yang sudah diatur untuk ini itu, Dana desa itu sudah terarah dan jelas sekali dan sangat rinci dari 54 indikator itu supaya barometernya adalah IDM . Jadi tinggal lihat IDM nya saja . Jangan mengerjakan indikator yang nilainya sudah mencapai 5,”tegas Midji.

Sama hal nya dengan penggunaan dana APBD yang juga sudah sangat jelas, sama halnya dengan dana desa.

“Kemudian dilakukan tender, pengawasan yang juga penting untuk kualitas. Kalau untuk dana bagi hasil sawit akan dibagi pada 2023,”jelasnya.

Midji menyampaikan bahwa terhadap dana APBD Provinsi tentu akan difokuskan pada enam arahan Presiden RI yang nantinya akan menjadi prioritas.

GAPKI Cabang Kalimantan Barat Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Pada Gubernur Sutarmidji

“Ada enam arahan presiden yang akan menjadi fokus. Kalau TKDD ada tambahan, ada dari DBH , DAU yang ada kenaikan. Sehingga harus dimasukan dalam batang tubuh APBD yang akan kita prioritaskan lagi pada enam arahan presiden terutama dalam peningkatan SDM dan infrastruktur di Kalbar,”ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Sukaliman menyampaikan bahwa total Alokasi DIPA Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.246,842,363,000, yang terbagi untuk Kantor Pusat (KP) di Kalbar Rp 2,729,176,633,00, Kantor Daerah Rp 7,390,084,287,000, Dekon Rp 44,915,916,000, Tugas Pembantuan (TP) Rp100,665,527,000.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved