Airlangga Hartarto Pimpin Rapat Koordinasi Tim Penanganan Inflasi Pusat dan Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, memimpin rapat koordinasi Tim Penanganan Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).

Rakor yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan pertemuan BIMP-EAGA tersebut digelar di Q Hall Ballroom Qubu Resort, Kubu Raya, Jumat 25 November 2022.

"Jadi rapat kali ini adalah terkait dengan koordinasi TPIP-TPID wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku," ucap Menko Airlangga saat konferensi pers pasca rakor tersebut.

Menko Airlangga menjelaskan rapat tersebut dilakukan untuk membahas beberapa komuditas yang menjadi pemicu terjadinya inflasi.

• Airlangga Hartarto Tinjau Harga Pasar Komoditas di Pasar Flamboyan Pontianak

"Dalam rapat tadi membahas beberapa komuditas yang potensi bisa menggangu inflasi antara lain, bawang merah, daging ayam, telur ayam, beras, tempe dan minyak goreng curah," imbuhnya.

Selaku representatif Pemerintah Pusat ia menyampaikan dan meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan dana daerahnya masing-masing guna membantu pengendalian inflasi ini.

"Dan Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik."

"Beberapa daerah tadi di cek beberapa yang belum menggunakan dana tersebut, TPIP akan membuat surat agar ini bisa dimanfaatkan," ucapnya.

Airlangga melanjutkan, rapat mencatat beberapa hal yang diperlukan untuk pengendalian inflasi, agar dalam waktu dekat segera terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Kita akan mencatat di bulan Desember nanti agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas, Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan," ucapnya.

Beberapa hal yang dicatat sebagai solusi antara lain, perluasan kerjasama antar daerah, sarana prasarana yang terkait dengan sentra produksi, operasi pasar, maupun pasar murah melalui program bulog KPSH, maupun pengendalian stabilitas harga BBM.

"Keberhasilan menekan harga BBM kita lihat di bulan Agustus kemarin secara nasional 5.9, dan di bulan Oktober kemarin sudah turun di 5.7, tentu kita akan lihat di bulan November biasanya ini akan ada penurunan," ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan dalam pengendalian inflasi ini ketersediaan stok logistik kebutuhan pokok disetiap daerah harus terjamin.

Oleh karenanya, Ia meminta Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan subsidi ongkos angkut melalui anggaran APBD masing-masing.

"Kemudian bantuan subsidi ongkos angkut dari APBD diperlukan, kemudian juga terkait dengan program-program di masyarakat terutama tanaman pekarangan," ucapnya.

Selain itu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan belanja perlindungan sosial, ditemukan masih ada 14 Provinsi yang belum melakukannya.

"Dan juga tadi 14 Provinsi yang belum menggunakan wajib belanja perlinsos sebesar 2 persen dari DTU," ucapnya.

"Kemudian juga TPID perlu melakukan pendampingan bisa juga menggunakan 20 persen dana desa," sambungnya.

Di akhir, ia menyampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi yang paling besar adalah sektor transportasi.

Sejak pandemi terjadi mobilitas masyarakat menjadi terhambat, namun seiring membaiknya situasi covid diharapkan pula mampu memulihkan kembali sektor ini.

Terlebih menjelang natal dan akhir tahun, diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui sektor transportasi ini.

"Pemerintah juga tadi mencatat salah satu inflasinya keras kepala di sektor transportasi, jadi kita akan menjaga sektor transportasi ini," ujarnya

"Memang sektor transportasi ini membaik sejalan dengan penanganan covid, sehingga mobilitas penduduk sudah mulai meningkat. Apalagi menjelang natal dan tahun baru, tetapi tentu tarif batas atas dari penerbangan ini akan kita evaluasi," tutupnya.

Faktor Peningkatan Inflasi di Kalbar

Hari besar keagamaan dan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan peliharaan yang dimiliki oleh para peternak di daerah Provinsi Kalbar, menjadi dua faktor peningkatan inflansi di Provinsi Kalbar.

Dua faktor tersebut disampaikan Gubernur Kalbar di depan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendalian Inflansi Pusat (TPIP) dan Tim Pengedalian Inflansi Daerah (TPID), di Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Jumat 25 November 2022.

“Kami di Kalbar ini sangat berat dalam hal pengendalian Inflansi, karena dari 12 bulan dalam setahun, 10 bulan itu pasti ada hari keagamaan maupun hari besar lainnya, ditambah lagi ada dua penyakit hewan yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) banyaknya ternak babi yang mati,”ujar Midji.

Sehingga babi juga penyumbang inflansi terbesar disamping ayam dan jenis ikan sungai yang tidak bisa dibudidayakan dengan baik.

Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa banyaknya terjadi spekulasi harga baik di bahan pokok dan ternak, menjadi hambatan bagi Pemerintah Provinsi Kalbar dalam memeratakan harga disetiap pasar.

“Sehingga informasi tentang harga yang terintegrasi itu sangat penting untuk kita lakukan dan alhamdulilah inflansi di Provinsi Kalbar masih relatif bisa dikendalikan,”ujarnya.

Meskipun demikian, ada satu kabupaten di provinsi kalbar yang saat ini angka inflansinya masih tinggi. Namun tingginya inflansi tersebut, disebabkan mitigasi bencana alam yang melanda di kabupaten tersebut.

“Kabupaten Sintang ini karena banjir sebab dari tahun lalu belum bisa produksi secara maksimal, namun pada tahun ini Kabupaten Sintang kembali terdampak banjir lagi. Tak hanya itu Kota Singkawang juga terkena banjir kecuali Kota Pontianak tapi Kota Pontianak bukan menjadi pusat produksi,”jabarnya.

Untuk ketersediaan besar di Provinsi Kalbar, Gubernur Kalbar mengutarakan bahwa provinsi yang dilalui garis khatulistiwa ini menggalami surplus beras hingga awal tahun 2023 mendatang.

 “Alhamdulilah dari sisi ketersediaan beras, Kalbar sudah bisa surplus beras untuk persediaan empat bulan kedepan ini membuat kita mengedalikan harga beras,”ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, mengutarakan dengan digelarnya Rakor TPIP dan TPID yang dipusatkan Provinsi Kalbar dirinya menjelaskan bahwa pengendalian inflansi menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 harus dilakukan sebaik mungkin.

Sebab untuk kondisi tahun 2023 mendatang Pemerintah Pusat dan Global masih dilanda ketidak pastian perekonomian dunia.

Perekonomian global akan turun dari 3,2 persen menjadi 2,7 persen di tahun 2023 dan di sisi lain inflansi diperkirakan masih stagnak (tetap) artinya inflansi masih terus bertahan.

Sedangkan untuk di negara Amerika masih diatas 8% di Uni Eropa juga masih tinggi 10,7%, Inggris 11,1.