Lokal Populer
Airlangga Hartarto Pimpin Rapat Koordinasi Tim Penanganan Inflasi Pusat dan Daerah
Menko Airlangga menjelaskan rapat tersebut dilakukan untuk membahas beberapa komuditas yang menjadi pemicu terjadinya inflasi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, memimpin rapat koordinasi Tim Penanganan Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).
Rakor yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan pertemuan BIMP-EAGA tersebut digelar di Q Hall Ballroom Qubu Resort, Kubu Raya, Jumat 25 November 2022.
"Jadi rapat kali ini adalah terkait dengan koordinasi TPIP-TPID wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku," ucap Menko Airlangga saat konferensi pers pasca rakor tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan rapat tersebut dilakukan untuk membahas beberapa komuditas yang menjadi pemicu terjadinya inflasi.
• Airlangga Hartarto Tinjau Harga Pasar Komoditas di Pasar Flamboyan Pontianak
"Dalam rapat tadi membahas beberapa komuditas yang potensi bisa menggangu inflasi antara lain, bawang merah, daging ayam, telur ayam, beras, tempe dan minyak goreng curah," imbuhnya.
Selaku representatif Pemerintah Pusat ia menyampaikan dan meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan dana daerahnya masing-masing guna membantu pengendalian inflasi ini.
"Dan Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik."
"Beberapa daerah tadi di cek beberapa yang belum menggunakan dana tersebut, TPIP akan membuat surat agar ini bisa dimanfaatkan," ucapnya.
Airlangga melanjutkan, rapat mencatat beberapa hal yang diperlukan untuk pengendalian inflasi, agar dalam waktu dekat segera terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kita akan mencatat di bulan Desember nanti agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas, Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan," ucapnya.
Beberapa hal yang dicatat sebagai solusi antara lain, perluasan kerjasama antar daerah, sarana prasarana yang terkait dengan sentra produksi, operasi pasar, maupun pasar murah melalui program bulog KPSH, maupun pengendalian stabilitas harga BBM.
"Keberhasilan menekan harga BBM kita lihat di bulan Agustus kemarin secara nasional 5.9, dan di bulan Oktober kemarin sudah turun di 5.7, tentu kita akan lihat di bulan November biasanya ini akan ada penurunan," ucapnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan dalam pengendalian inflasi ini ketersediaan stok logistik kebutuhan pokok disetiap daerah harus terjamin.
Oleh karenanya, Ia meminta Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan subsidi ongkos angkut melalui anggaran APBD masing-masing.
"Kemudian bantuan subsidi ongkos angkut dari APBD diperlukan, kemudian juga terkait dengan program-program di masyarakat terutama tanaman pekarangan," ucapnya.
