Pro Kontra Upah Minimum Karyawan 2023 sesuai PP No 36 Tahun 2021 hingga Nasib Gaji Buruh

Pro kontra Upah Minimum 2023 yang mengacu pada PP No 36 tahun 2021 menjadi penentu nasib Gaji Buruh Tahun 2023.

Editor: Rizky Zulham
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY ZULHAM
Ilustrasi upah minimum - Pro Kontra Upah Minimum 2023 Mengacu PP No 36 tahun 2021 hingga Nasib Gaji Buruh Tahun 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pro kontra Upah Minimum 2023 yang mengacu pada PP No 36 tahun 2021 menjadi penentu nasib Gaji Buruh Tahun 2023.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menuturkan, pengusaha akan selalu taat pada regulasi yang ada dan berlaku mengenai Upah Minimum.

Ia mengatakan, Kadin akan mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Asal saja aturan tersebut tidak melenceng dari regulasi yang ada.

"Pengusaha dalam hal ini Kadin Indonesia akan selalu taat kepada regulasi yang ada dan yang masih berlaku.

Kisruh Upah Minimum 2023 - Gaji Buruh Hanya Naik 7 Persen hingga Desak Pemerintah Ubah Formula

Keputusan apa yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kemenaker, Kadin Indonesia akan taat, asal jangan bertentangan dengan regulasi yang ada," tegasnya mengutip Kontan.co.id, Kamis 17 November 2022.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenaker mengenai, apakah akan dikeluarkan atau tidaknya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum tahun depan.

"Soal Permenaker tersebut kewenangan penuh dari pemerintah, dan membuat permen itu juga butuh waktu," ucapnya.

Adapun mengenai, adanya serikat pekerja yang meminta penetapan upah minimum 2023 tidak menggunakan peraturan pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 merupakan hal yang wajar.

Hal yang wajar juga terjadi pada permintaan kenaikan upah minimum hingga 13 persen oleh salah satu serikat pekerja.

Ia menekankan bahwa penentuan upah minimum harus menggunakan regulasi yang sah.

"Karena namanya saja minta pasti akan gunakan dengan angka yang tinggi, sedangkan kenaikan upah itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, kalau semua buruh pasti ingin upah nya naik setinggi tingginya, tapi ada regulasi yang mengatur itu," kata Adi.

Penolakan penggunaan PP No. 36 tahun 2021 hampir sama seperti kondisi yang lalu.

Ia menceritakan, dahulu PP No 78 tahun 20215 tentang pengupahan juga sempat ditentang oleh serikat buruh/pekerja.

Halaman
12
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved