Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional! Demo Tuntut UMP 2022 Harus Naik 13 Persen
Kini para buruh di Indonesia mengancam akan mogok kerja se-nasional jika UMP Tahun 2023 tidak naik 13 persen.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini para buruh di Indonesia mengancam akan mogok kerja se-nasional jika UMP Tahun 2023 tidak naik 13 persen.
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker siang tadi, Jumat, 4 November 2022.
Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam aksinya ini para buruh membawa empat tuntutan, di antaranya, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen, menolak PHK.
Kemudian menolak omnibus law UU Cipta Kerja, serta mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan.
• UMP Naik 2023! Bandingkan Besaran Upah Buruh Tahun 2022 Seluruh Provinsi di Indonesia
Menurut penjelasannya, permintaan buruh soal kenaikan upah 13% mendasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Said menerangkan dasar tuntutan kenaikan upah ini adalah inflasi pada Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 6,5 persen.
"Nah sikap kami kepada pemerintah adalah prinsipnya tidak boleh lebih dari inflasi (6,5 persen).
Dan harus ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, memang belum bisa dihitung," kata Said seperti yang dilaporkan tim jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dan Roy Ilman, Jumat.
Selain itu, kata Said, buruh juga menolak omnibus law UU Cipta kerja untuk dibahas kembali, pasalnya sudah secara nyata merugikan kaum buruh.
Dia pun optimis Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan omnibus law.
"Saya berkeyakinan presiden akan mengeluarkan Perpu karena ini sudah dekat taun politik, DPR udah enggak peduli yang begini begini," jelasnya.
"Presiden akan mendengarkan dari pihak buruh dan organisasi lainnya dan juga akan mendengarkan dari pihak pengusaha."
• Rincian UMP Kalbar Tahun 2023 Lengkap Cara Menghitung Besaran UMP Kalbar Terbaru
Ancam mogok nasional
"Kami berkeyakinan usulan buruh akan dikabulkan Presiden."
Lebih lanjut Said menuturkan akan memberi waktu kepada pemerintah selama satu minggu terkait empat poin tuntutan tersebut.