12.374 KK dan 38.451 Jiwa di Kalbar Terdampak Banjir, Tertinggi di Desa Asam Jelai Capai 4 Meter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel menyampaikan empat daerah di Kalbar telah menetapkan status tanggap darudat bencana banjir, dan tanah longsor yakni Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang, serta Melawi.

Adapun kondisi terparah bencana banjir yakni terjadi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang.

Hal itu disampaikannya saat wawancara eksklusif pada Poadcast Tribun Pontianak yang membahas terkait “BPBD Provinsi dalam Penanganan Bencana di Kalbar” yang disiarkan langsung melalui Youtube Tribun Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022.

Kondisi di Kabupaten Ketapang sendiri untuk saat ini, Banjir di Kabupaten Ketapang melanda di Kecamatan Air Upas, Kecamatan Jelai Hulu ada 12 desa. Dimana kondisi banjir yang tinggi ada di Desa Asam Jelai mencapai 4 meter. Lalu melanda 18 desa di Kecamatan Manis Mata, 5 desa di Kecamatan Tumbang, Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak, dan 4 desa di Kecamatab Sandai.

Baca juga: Empat Kabupaten di Kalbar Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Terparah di Ketapang dan Sintang

“Total ada 4.367 KK dan 18.572 jiwa terdampak banjir, serta 4.038 rumah di Ketapang yang saat ini terdampak banjir,”ujarnya.

Kemudian untuk di Kabupaten Sintang data yang masuk banjir terjadi di 9 kecamatan dengan total sebanyak 2.901 KK, 9.499 jiwa, 9 rumah ibadah yang terdampak banjir, serta 12 jembatan rusak.

“Diluar itu masyarakat yang terdampak tidak sebesar di dua kabupaten ini,”ucapnya.

Seperti di Kabupaten Melawi dilanda dua kecamatan dilanda banjir, dan tanah longsor di Desa Siling Permai . Sehingga total ada 13 desa di Melawi yang terdampak bencana banjir dan dan 1 desa terjadi longsor.

Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya juga terjadi banjir dan longsor. Untuk bencana longsor sendiri terjadi di Desa Batam Kecamatan Batu Ampar. Sedangkan Banjir melanda dk Tiga desa dari tiga kecamatan yang ada di Kubu Raya.

“Total ada 1.612 KK, 4.962 jiwa terdampak banjir dan tanah lomgsor di Kubu Raya,”ucapnya.

Berlanjut ke Kabupaten Sekadau yang juga terjadi banjir di 4 desa di Kecamatan Nanga Mahap. Dengan total 1.823 KK, 4.874 jiwa terdampak banjir, serta 1.832 rumah juga terdampak banjir saat ini.

“Kalau untuk di Kota Singkawang banjir melanda di 4 kelurahan dari 2 kecamatan. Dengan total 712 KK yang terdamapak banjir.

Lalu kondisi lainnya yakni di Kabupaten Sanggau banjir melanda 4 desa di Kecamatan Meliau, 3 desa di Kecamatan, dan desa Bangan Asam Kecamatan Toba. Dengan total 958 KK terdampak banjir.

Sedangkan kondisi di Kabupaten Kapuas Hulu ada 18 desa dari 9 kecamatan yang dilanda banjir. Dengan total 544 jiwa terdampak banjir.

Kondisi dari tujuh kabupaten tersebut, terparah yakni di Kabupaten Sintang dan Ketapang. Dimana di Kecamatan Serawai, Sintang air sempat tinggi mencapai 3 meter, dan di Desa Asam Jelai Ketapang mencapai 4 meter.

“Air di Asam Jelai sendiri mencapai 4 meter yang mana kondisi desa nya terisolasi sehingga petugas susah menembus lokasi, tapi akhirnya tim BPBD. sudah bisa sampai dilokasi dengan berbagai upaya. Sebab diKetapang juga ada Sekolah dan puskesmas yang ikut terdampak begitu juga Sintang,”ujarnya.

Daniel menyampaikan kerap mendapatkan keluhan dari warga yang terdampak banjir yang langsung menghubunginya. Pesan yang sampai itu, tentu ia akomodir dan diinformasikan pada tim di lapangan.

“Keluhan warga terkait bencana banjir ini memang ada yang menyampaikan bahwa warga kekurangan air bersih, dan perlu obat. Itu sebabnya dengan adanya data ini kita distribusikan ke Diskes untuk pengadaan obat, dan juga kita sampaikan terkait daerah yang sudah menetapkan status,”ujarnya.

Terkait air bersih ini menjadi persoalan , yang mana ada kepala desa Asam Jelai Ketapang langsung melaporkan kondisi di desa tersebut yang sedang kesulitan air bersih.

Sedangkan BPBD Ketapang belum memiliki peralatan untuk pengolahan air menjadi air layak minum

“Kalau di provinsi ada peralatannya, tapi kendala daerah yang belum ada alat itu perlu minta ke BNPB. Namun masalahnya adalah biaya perawatan, pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab daerah itulah yang menjadi pertimbangan daerah. Di provinsi ada tapi kalau mau bawa ke daerah memerlukan armada karena berat,”pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News