Tak Sesuai dengan Persetujuan Kemendagri, Tambahan Penghasilan ASN di Kubu Raya Terlambat Dibayarkan

Ia menyampaikan seperti di Kubu Raya belum dapat mencairkan TPP, sebab besaran TPP di Pemkab Kubu Raya tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Sekda Kalbar dr Harisson saat diwawancarai wartawan. Gedung DPRD Kalbar. Rabu, 7 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan bahwa sejauh ini untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Lingkungan Pemprov Kalbar berjalan lancar.

Namun, Harisson menyampaikan untuk Kabupaten/ Kota memang ada beberapa kendala dalam pencairan TPP seperti Kabupaten  Kubu Raya.

Ia menyampaikan seperti di Kubu Raya belum dapat mencairkan TPP, sebab besaran TPP di Pemkab Kubu Raya tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

“TPP Kubu Raya belum dapat mereka cairkan, karena Kubu Raya masih harus merubah Peraturan Bupati tentang TPP, sebab besaran TPP di Pemkab Kubu Raya tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),”ujar Harisson kepada Tribun Pontianak,  Minggu 2 Oktober 2022.

Sekda Kalbar Harisson Harap Adanya Lokasi Pertambangan Rakyat Legal di Kalbar 

Ia menambahkan bahwa sejauh ini untuk TPP Provinsi tidak ada kendala setiap bulan paling lama untuk pembayarannya pada tiap tanggal 10 sudah dicairkan.

“Ada juga salah satu Kabupaten Kota yang belum dapat mencairkan TPP nya karena pembiayaan yang dianggarkan kurang,”ungkap Harisson.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Ani Sofyan menyampaikan TPP untuk di lingkungan Pemerintah Provinsi sampai saat ini tidak ada masalah.

“Setiap bulan paling lama tanggal 10 sudah cair, kecuali kalau SPJ di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  terlambat. Maka terlambat juga pembayarannya,”ujarnya.

Ia mengatakan untuk kabupaten kota, dirinya mengaku kurang tau karena mereka tidak melaporkan ke BKD provinsi.

Namun, khusus untuk Kabupaten Kubu Raya karena saat ini mereka menyampaikan perubahan peraturan bupati tentang TPP nya ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar.  Maka untuk sementara sejak bulan Agustus 2022, TPP mereka belum dibayarkan. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved