Total 1353 Tenaga Honorer Pemprov Batal Dipecat, Sekda Tegaskan Daerah Tak Boleh Tambah Tenaga Honor

Dimana kuota untuk formasi PPPK guru yang telah disiapkan sebanyak 1.333 orang, tenaga teknis 293, dan tenaga kesehatan 151 orang.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Foto Sekda Kalbar Harisson bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar gembira bahwa Pemerintah membatalkan rencana penerapan kebijakan penghapusan honorer mulai November 2023.

Sebelumnya, penghapusan tenaga Honorer dan Kontrak, direncanakan tertanggal 28 November 2023.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Harisson menegaskan bahwa dengan dibatalkannya penghapusan tenaga honorer tersebut. Pemda juga diminta agar tidak boleh mengangkat tenaga honorer lagi, karena memang sudah lama ada aturan tidak boleh mengangkat tenaga honorer.

Total tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini mencapai 1.353 orang, terdiri dari security 308 orang, supir 68 orang, Cleaning Service 139 orang, kesehatan/ Administrasi 838 orang. Belum termasuk dengan data guru honorer yang sejauh ini masih dilakukan validasi.

Baca juga: ITEKES Muhammadiyah Kalbar Gelar Sosialisasi Rencana Strategis LKS ODGJ

Sehingga sebanyak 1.353 orang tenaga kontrak di Pemprov Kalbar masih bisa berlanjut, dengan telah dibatalkannya penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

Disisi lain, untuk tenaga honorer yang sudah ada disiapkan untuk mengikuti PPPK. Pemprov Kalbar sendiri untuk tahun ini telah menyiapkan sekitar seribu lebih tenaga PPPK.

Dimana kuota untuk formasi PPPK guru yang telah disiapkan sebanyak 1.333 orang, tenaga teknis 293, dan tenaga kesehatan 151 orang.

Sekda Harisson mengatakan seharusnya pemberkasan pengangkatan honorer menjadi PPPK, paling lambat 30 September ini sudah harus selesai. Selanjutnya dilakukan uji publik yakni pada 30 September sampai 1 Oktober.

Pada 1 Oktober sampai 31 Oktober yaitu masa sanggah dari Non-ASN yang datanya tidak lengkap.

“Uji publik yang dimaksud yakni apakah benar yang bersangkutan memang selama ini tenaga kontrak, jangan sampai diselip-selipkan, orang yang tidak kontrak lalu diangkat,”ujarnya.

Disisi lain, Harisson menegaskan pengangkatan ASN itu harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Tidak boleh gaji ASN atau belanja pegawai membebani fiskal daerah.

Sehingga kegiatan pembangunan dan sebagainya jadi terganggu gara-gara tidak seimbang antara belanja pegawai dengan belanja yang dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Oleh karena itu pusat mengintruksikan agar kepala daerah menyetop mengangkat tenaga honorer dan sudah ada aturannya bahwa memang tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer,” ujarnya.

Untuk Pemrov Kalbar, sejak tahun 2019 hingga saat ini Pak Gubernur tidak pernah mengangkat tenaga honorer atau kontrak lagi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved