Suriansyah Nilai KTP Digital Bisa Dokrak Kualitas Pelayanan Negara pada Masyarakat

Suriansyah menilai, dengan hadirnya KTP digital tersebut menandakan modernisasi sistem identifikasi kependudukan di Indonesia. 

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Suriansyah Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra s 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah sambut baik kehadiran KTP digital yang saat ini tengah diuji coba secara terbatas di Indonesia. 

Suriansyah menilai, dengan hadirnya KTP digital tersebut menandakan modernisasi sistem identifikasi kependudukan di Indonesia. 

“Dengan KTP ini, kita tidak lagi tergantung  pada kartu dalam bentuk fisik, tetapi kartu dalam bentuk elektronik yang bisa kita rekam di handphone kita,” katanya, Kamis, 29 September 2022.

Andi Dhirgam Nahkodai Banteng Muda Indonesia Pontianak, Satarudin Ingatkan Loyalitas

Menurut Suriansyah, KTP digital bisa mempermudah masyarakat dan pelayanan negara kepada masyarakat bisa ditingkatkan. 

Selain itu kata dia, masyarakat nantinya juga bisa memanfaatkan KTP digital untuk berbagai hal. Seperti kartu jaminan sosial, kartu debit, kartu asuransi dan lain sebagainya. 

“Jadi kehadiran KTP digital ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat untuk menyempurnakan pengawasan oleh negara kepada masyarakat,” ungkapnya. 

 Suriansyah mengharapkan dengan adanya KTP digital. Pemalsuan identitas dan berbagai kejahatan yang menggunakan KTP sebagai basis, tidak terjadi lagi. 

“Tidak ada lagi terjadi pemalsuan identitas, tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan yang menggunakan KTP sebagai basisnya,” harapnya. 

Berrkaitan  dengan akan diterapkannya secara masal penggunaan KTP digital, Pihaknya mengatakan bahwa harus disadari bahwa masih ada sebagian masyarakat kita yang tidak punya handphone android ataupun Ios.

Untuk itu Suriansyah menyebut, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone bisa mendapat bantuan. Baik oleh negara maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

“Jadi dengan demikian, tidak dibebankan lagi kepada APBN. Saya rasa kehadiran KTP ini walaupun warga harus memiliki handphone, bisa dilaksanakan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved