Hadir di Pontianak, Wapres Maruf Amin Akui Kerukunan Bisa Terjalin Karena Adanya Majelis Agama

Hal itu menunjukan bahwa memang agama yang sudah diakui di Indonesia sudah bisa menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Pandito
Wapres Maruf Amin berikan sambutan pada Perayaan Nasional Hari Lahir Nabi Agung Kong Zi, yang berlangsung di PCC Pontianak, Kamis 22 September 2022. // Tribun Pontianak, Pandito 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada enam agama yang telah diakui di Negara Indonesia, yang tentunya dari masing-masing agama tersebut bisa menyelengggarakan kegiatan keagamaannya dengan sebebas-bebasnya, dari semua agama itu.

Hal itu menunjukan bahwa memang agama yang sudah diakui di Indonesia sudah bisa menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K H Ma'ruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573 di Pontianak Convention Centre, Jalan Sultan Abdurrahman No. 7-9 Akcaya, Kota Pontianak, Kamis 22 September 2022.

“Ini salah satu kegiatan dan saya sering menghadiri berbagai kegiatan dari Kong Hu Cu ini dalam membangun kerukunan, bahkan dalam peringatan ini juga digelar seminar dialog Islam Konghucu,” ujarnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Hadiri Perayaan Hari Lahir Nabi Kong Zi di Pontianak

Ini menjadi salah satu cara, dalam mebangun saling pengertian diantara kelompok agama yang ada.

Selain itu, dikatakannya secara umum memang potensi konflik di Indonesia masih sangat besar, karena banyaknya agama di Indonesia, tetapi sejauh ini masih dapat dikendalikan atas perbedaan diantaranya, sehingga terjalin kerukunan.

“Kerukunan itu bisa dilakukan karena adanya suatu majelis agama seperti Matakin, Majelis Ulama, PGI, KWI, dan adanya FKUB yang ada di Provinsi. Sehingga setiap ada konflik itu bisa diantisipasi,” ujarnya.

Terkait masih ditemukan masih ada daerah yang susah membangun rumah ibadah, selain Rumah ibadah agama Islam, seperti contoh di Celegon mengalami bahwa ada rumah ibadah dilarang untuk dibangun padahal sudah memenuhi syarat.

Dikatakannya pembangunan rumah ibadah dijelaskannya bahwa dalam urusan pembangunan rumah ibadah itu sudah ada aturannya dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

“Yang mana isinya merupakan kesepakatan Majelis Agama, dimana waktu itu karena ada konflik tentang rumah ibadah. Maka dibuat peraturan ini yang isinya berupa kesepakatan,” ujarnya.

Jadi aturan dalam mendirikan rumah ibadah sudah ada dan bukan hanya peraturan dari menteri dan kesepakatan majelis agama.

“Kalau itu jika ada konflik di daerah dikembalikan kepada aturan yang sudah ada apakah betul sudah dipenuhi syaratnya. Kalau syarat sudah dipenuhi tidak bisa ditolak , tapi kalau belum dipenuhi maka tidak boleh sesuatu agama memaksa kehendaknya karena syaratnya belum dipenuhi,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved