Pendapat Rektor IAIN dan UPB Terkait Kebijakan Kenaikan Harga BBM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rektor IAIN Pontianak, Dr Syarif mengatakan, subsidi BBM tahun 2022 di angka Rp 502 triliun menjadi satu di antara item belanja negara yang tertinggi.

Dengan begitu, ada belanja yang terabaikan.

Dengan dinaikkannya harga BBM, diharapkan inflasi tidak terlalu tinggi.

Bagi saya yang menarik adalah hajat pengalihannya.

"Yaitu dari subsidi BBM yang angkanya begitu fantastis, bisa dialihkan ke bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai untuk warga miskin yang angkanya hanya sekitar 30 juta jiwa," kata Syarif.

• Antisipasi Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Bupati Erlina Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar

Menurut Syarif, jika setiap warga miskin mendapat BLT Rp 1 juta per bulan, maka dalam setahun pemerintah hanya mengeluarkan sekitar Rp 360 triliun.

Jumlah itu tentu lebih kecil dibanding subsidi BBM yang 502 triliun.

Dirinya juga berharap, pengalihan subsidi BBM bisa diperbesar. Selain untuk BLT, juga dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

Menurutnya, KIP sangat membantu warga yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Ini sangat membantu. Sebab masih banyak yang membutuhkan," katanya.

Terkait aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, Syarif menegaskan hal itu tak bisa dihalangi.

"Negara kita negara demokratis. Jika ingin menyalurkan pendapat itu tidak bisa dihalangi," katanya.

"Tapi  Item-item Demokrasi ini harus di perhatikan. Di antara item Demokrasi ada tujuan Demokrasi untuk kemaslahatan, yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Dirinya berpesan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang sangat positif.

"Hindari yang berbau anarkis. Sampaikan secara sistematis. Adek adek mahasiswa harus punya pisau analisis yang akurat sehingga pendapatnya bisa valid," katanya.