Pendapat Rektor IAIN dan UPB Terkait Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Cerdas dan Rasional

Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Dr Purwanto mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populis.

Kebijakan ini relatif sulit dilakukan pemerintah. 

"Tapi itu suatu keniscayaan. Kebijakan itu harus dilakukan. Memang sangat dilematis," katanya, Jumat 9 September 2022.

• Delapan Poin Pernyataan Sikap DPRD Mempawah Saat Aksi Damai Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian terkait hal ini adalah pemerintah tidak boleh terus menerus memberikan subsidi kepada pihak-pihak yang tidak tepat sasaran. 

Sehingga kenaikan harga bbm menjadi satu di antara pilihan yang bisa mengatasi persoalan subsidi yang justru dinikmati mereka yang tak berhak.

"Upaya pemerintah mengatasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran ini yang tentu perlu kita dukung dan kita kawal," ungkapnya.

"Memang pilihan ini sebenarnya bisa dilakukan 3 atau 4 tahun yang lalu sebenarnya," kata dia.

Dirinya menilai, dari daripada subsidi itu diberikan kepada pihak-pihak yang tidak tepat sasaran, tentu itu lebih baik dialokasikan untuk pembiayaan yang terkait hajat hidup orang banyak.

Termasuk pembangunan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

"Seperti terkait dengan percepatan pembangungan infrastruktur, penuntasan kemiskinan, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang harus dikedepankan. Untuk masyarakat," katanya.

Menurutnya, kita harus tetap kritis mensikapi setiap kebijakan pemerintah.

Namun demikian, tak hanya larut pada euforia.

"Terutama ini mendekati tahun politik, dalam tanda kutip, ini bisa dimanfaatkan mendulang suara dan sebagainya," katanya.

"Teman-teman mahasiswa harus lebih cerdas dan rasional dalam mensikapi kenaikan harga BBM juga harus konstruktif dalam melihat hal ini," pesannya.

"Jangan larut dan mudah diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang distruktif. Kita jaga bersama proses – proses pembangunan di negeri ini agar tetap aman dan kondusif," katanya.