Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Anggota DPRD Sambas Fraksi PKS Sebut Masyarakat Belum Pulih

"Kebijakan pemerintah sangat tidak tepat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi dan juga

Penulis: Imam Maksum | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Dok. Pertamina
Petugas SPBU Indonesia - Alasan Pertamina Jual Rugi Pertamax saat Harga BBM Naik dan Harga Minyak Dunia Mulai Turun. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Anggota DPRD Kabupaten Sambas fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Suprihatino mengatakan penolakan tegas atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dia menjelaskan berdasarkan instruksi PKS di pusat hingga kabupaten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bicara instruksi PKS pusat, provinsi hingga kabupaten atau kota jelas, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan secara langsung," kata Eko Suprihatino, Minggu 11 September 2022.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Eko Suprihatin, kebijakan yang diambil Pemerintah dengan menaikan harga BBM bersubsidi adalah keputusan yang tidak tepat. Dia mengatakan saat ini Indonesia baru pulih dari pandemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi porak poranda.

"Kebijakan pemerintah sangat tidak tepat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi dan juga baru terlepas dari masa pandemi yang memporak-porandakan perekonomian," ujarnya.

Warga Perbatasan di Sajingan Besar Serahkan Senpi Rakitan ke Satgas Pamtas Yonif 645/GTY

Menurut Eko Suprihatin, keputusan kenaikkan harga BBM sangat tidak subtansial karena beralasan banyak masyarakat yang mampu menggunakan BBM bersubsidi, sedangkan yang tidak mampu hanya sebagian.

"Jika permasalahannya karena banyak masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi dari pada masyarakat yang tidak mampunya, pemerintah pusat membuat kebijakan baru seperti meningkatkan pengawasan penyebaran BBM di semua daerah, agar tidak ada yang namanya mafia minyak," jelasnya.

Dinaikkannya harga BBM bersubsidi berdampak pada perekonomian masyarakat, naiknya harga barang dan jasa. Dia menjelaskan kondisi saat ini masyarakat belum siap dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kenaikan harga barang pokok atau yang lainya jelas dipacu karena naiknya harga BBM. Masyarakat saat ini belum siap untuk menghadapi kenaikan harga BBM, karena masa pemulihan ekonominya masing-masing terlebih di Kabupaten Sambas yang saat ini baru bisa masuk ke negara Malaysia bekerja sebagai PMI," tegasnya.

Dia menilai kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memeberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.

"Dengan ini sekali lagi saya tegaskan bahwa fraksi partai PKS Kabupaten Sambas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," ucapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved