Penurunan Angka Stunting di Sekadau Ditargetkan Bisa Turun 6 Persen dari 26 Persen

Oleh karenanya lah, ia menjelaskan bahwa saat ini ia sedang terus memperjuangkan agar Kalimantan Barat dapat memperoleh peningkatan anggaran untuk pencegahan stunting ini.

"Makanya kami selalu mengkampanyekan selalu memperjuangkan di komisi IX, agar khusus dapil Kalbar agar selalu ditingkatkan anggarannya," ucapnya.

Namun demikian ia menjelaskan bahwa hal ini, tidak serta merta menjadi tanggung jawab BKKBN saja. Semua elemen harus berkolaborasi untuk mengatasi hal ini.

"Dan juga khusus masalah stunting bukan hanya di BKKBN anggarannya tapi instansi yang lain, apalagi disitu ada Kemendes kan sekarang juga Desa-desa diminta juga untuk menganggarkan masalah stunting di anggaran Desa itu, jadi maksudnya gak harus selalu melalui BKKBN anggaran itu tapi bosa sampai ke lembaga yang lain," ucapnya.

Berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar yang masih rendah, ia menjelaskan indikator utama yang harus diperbaiki adalah masalah kesehatan. Sehingga pencegahan stunting ini menjadi sangat masuk akal untuk terus ditingkatkan.

"Karena itu terkait dengan kesehatan ya, pendidikan, ekonomi, jadi paling pokok ini masalah kesehatan, makanya kami fokus bagaimana tidak lahir generasi yang stunting karena ini sangat berpengaruh," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo telah begitu konsen untuk pencegahan stunting ini.

"Makanya dalam hal ini Presiden Pak Jokowi kan begitu konsen dan dimana-mana kan selalu sekarang kampanye-kampanye stunting, setiap lembaga kementerian kampanye kesana," ucapnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Kalbar Muslimat, menyampaikan bahwa sejauh ini dukungan DPR RI kepada BKKBN untuk mengentaskan permasalahan stunting ini sudah sangat luar biasa.

"Jadi memang dukungan DPR ini dengan BKKBN sangat luar biasa ya, tadi sudah saya sampaikan dari sisi penganggaran baik melalui APBN maupun BOKB," ucapnya.