Forkopimda Gelar FGD Sikapi Kenaikan BBM, Gubernur Sutarmidji Siapkan Operasi Pasar

Namun kita sudah mengantisipasi itu dengan dua hal, pertama bantuan sembako untuk masyarakat yang betul-betul tidak mampu

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro saat menjadi Narasumber FGD Penyesuaian Harga BBM dan langkah pengendalian pemerintah di hotel Mercure Pontianak, Selasa 6 September 2022. 

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak anarkis bila menggelar aksi unjuk rasa sehingga dapat menggangu aktifitas masyarakat umum.

"Tugas kita bersama turut serta mensosialisasikan terkait kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM yang tepat sasaran demi masyarakat yang membutuhkan, salurkan aspirasi melalui sarana yang tepat, unjuk rasa tidak dilarang, asalkan sesuai peraturan, tidak anarkis, santun dalam bertutur kata, menghindari hoaks, selalu cek kebenaran informasi,"pesanannya.

Pangkas Subsidi

Per 3 September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Pemerintah mengklaim kenaikan harga BBM harus dilakukan karena subsidi BBM sudah membengkak dan membebani APBN.

Terkait kenaikan harga BBM tersebut, pengamat ekonomi fakultas Ekonomi (FE) Universitas Tanjungpura (Untan) Prof Dr Eddy Suratman menyampaikan memang harus dilakukan pemerintah. Walaupun, diakuinya akan ada dampaknya terkait kenaikan BBM ini.

Ia menjelaskan, kemampuan keuangan negara Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini mengalami kesulitan. Berdasarkan data, pada 2020 menunjukkan keuangan negara defisit sekitar Rp 947 triliun.

"Kekurangan uang untuk membelanjai kehidupan negara itu Rp 947 triliun atau setara dengan defisitnya 6,13 persen. Tahun 2021 defisit APBN turun, tapi masih sekitar Rp 840-an triliun atau setara dengan 5,7 persen. Tahun 2022 ini diperkirakan defisit kita masih sekitar 4,51 persen atau setara Rp 760-an triliun," terangnya.

Prof Eddy menambahkan, "Tiga tahun belakangan defisit Anggaran Indonesia telah lebih dari 3 persen, padahal UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebetulnya membatasi maksimum defisit APBN itu 3 persen kita sudah melampaui dalam 3 tahun berturut-turut," jelasnya.

Ia menambahkan, tahun depan Pemerintah Indonesia harusnya kembali di bawah 3 persen sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut sudah menjadi target pemerintah dalam konteks konsolidasi fiskal APBN akan menjadi defisit tahun depan 2,97 persen.

Untuk mencapai angka defisit dibawah 3 persen, ia mengatakan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain menaikkan pajak atau memangkas subsidi BBM.

"Menaikan pendapatan pertama dengan menaikan pajak, Kalau menaikkan pajak, masyarakat marah. Kalau itu tidak bisa pilihan kedua untuk menaikkan pendapatan membiayai pembangunan adalah tambah utang. Kalau tambah utang rakyat malah digoreng terus secara politik, pemerintah tahunnya hanya pandai berutang, rakyat marah,” kata dia.

Ia menambahkan, dari sisi pendapatan tak bisa dinaikkan. Pilihan kedua dilakukan turunkan belanja, kurangi belajar infrastruktur, kurangi belanja kesehatan tetapi kita perkuat.

“Jika kurangi belanja pendidikan makin kuat mahasiswa demo, sebetulnya yang paling ideal terjadi adalah efisienkan proses pembangunan ini. Sebenarnya dituntut oleh mahasiswa juga kurangi bagian-bagian yang masuk area korupsi yang sebetulnya itu membebani belanja negara, tetapi itupun sulit, dan pemerintah sampai pada belanja subsidi yang dikurangi," paparnya.

Ia menilai, subsidi BBM selama ini tidaklah tepat sasaran hal tersebut berdasarkan simulasi yang pernah dilakukannya saat dirinya masih aktif sebagai anggota tim asistensi menteri keuangan. Pihaknya sudah pernah mensimulasikan subsidi BBM.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved