Lokal Populer

Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor DPRD Provinsi Kalbar Tuntut Pembatalan Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga BBM, mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi.

Penulis: Ferryanto | Editor: Tri Pandito Wibowo
TRIBUNPONTIANAK/Ferryanto
Aksi Demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin 5 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak pada Sabtu 3 September 2022.

Menyikapi kenaikan harga BBM, mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi.

Puluhan mahasiswa di Kota Pontianak kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut harga bahan bakar minyak yang telah dinaikan oleh Pemerintah untuk turun, Senin 5 September 2022.

Puluhan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menggeruduk kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Tolak Harga Kenaikan BBM Bersubsidi, DPD GMNI Kalbar Minta Batalkan Kenaikan Harga BBM

Membawa berbagai spanduk, puluhan mahasiswa meminta anggota DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan ke Pemerintah untuk menurunkan harga BBM.

Ihzal Muhaini, Ketua KAMMI Kalbar menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah lebih dahulu menunda pendanaan proyek - proyek yang menyedot dana besar terlebih dahulu dibanding menaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM dikatakan memiliki efek domino yang luas.

"Ini tidak tepat, saat ini baru masa pemulihan dari Covid 19, kenaikan BBM pasti menimbulkan inflasi, harga bahan pokok pasti naik, harga jasa transportasi naik, ini pastimenambah sulit masyarakat," ujarnya.

Kemudian, terkait klaim subsidi BBM yang tidak tepat sasaran selama ini, ia mengatakan harusnya hal tersebut bukanlah masalah besar dan dapat diselesaikan dengan mudah.

"Sebenarnya simpel, tetapi tidak berjalan, seharusnya pemerintah bisa membuat kebijakan monitoring  di SPBU, padahal itu bisa dilakukan, namun sampai saat ini belum ada yang melakukan itu, monitoring ini yang harus dilakukan agar tepat sasaran, dan tidak perlu menaikan harga," tuturnya.

Kemudian, ia menilai BLT yang bakal diberikan pemerintah untuk masyarakat pasca kenaikan harga BBM pun tidaklah tepat dan bukan solusi.

"BLT inikan hanya beberapa ratus ribu dan beberapa bulan saja, sementara kenaikan ini selamanya, kan kurang efektif, ketika BBM harganya naik, maka bahan pokok lainnya naik," jelasnya.

Ia berharap Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menurunkan harga BBM di Indonesia agar masyarakat tidak lebih susah.

Berusaha Temui Menteri

Terkait kenaikan harga BBM, Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Demokrat Rasmidi menyampaikan bahwa sebelum harga BBM naik, pihaknya telah berusaha menemui kementrian ESDM untuk tidak menaikan harga BBM.

"Kami telah meminta kepada kementerian agar BPH migas untuk ke daerah untuk melihat antrian di daerah Kalbar, kami sudah melakukan monitoring ke berbagai daerah, dan memanggil pihak Pertamina terkait panjangnya antrian BBM di berbagai SPBU,"ujarnya.

Aturan Baru Beli BBM Pertalite dan Solar Mulai Hari Ini September 2022 di SPBU Seluruh Indonesia

Ia menegaskan pihaknya dari partai Demokrat sepakat dengan mahasiswa bahwa menolak kenaikan harga BBM.

"Kami sepakat, kami juga menderita, keluarga kami menderita dengan naiknya harga BBM,"katanya.

"Kami secara tertulis sudah menyampaikan ke DPP bahwa kami menolak kenaikan harga BBM ini, dan kami sebagai partai Oposisi menolak kenaikan harga BBM," tegasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved