Harga BBM Naik, Eddy Suratman: Devisit APBN 3 Tahun Terakhir Tinggi dan Harga Minyak Dunia Naik

sejak tiga tahun terakhir APBN Indonesia terus mengalami devisit yang cukup tinggi

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/FILE
Prof Eddy Suratman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Profesor Eddy Suratman pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura memberikan pandangannya terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Eddy Suratman mengatakan bahwa, sejak tiga tahun terakhir APBN Indonesia terus mengalami devisit yang cukup tinggi, sehingga beban negara pun mengalami pembengkakan.

"Dari kondisi keuangan negara, devisit APBN tahun 2020 itu sekitar 1000 triliun, angkanya 6,13 persen. Devisit APBN tahun 2021 itu sekitar 850 an triliun, angkanya masih sekitar 5,3 persen, kemudian tahun ini diperkirakan devisit kita masih di atas 4 persen kalau dilihat angkanya masih di atas 700 triliun," ucapnya. Senin, 5 September 2022.

Padahal berdasarkan UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menjelaskan bahwa seharusnya devisit keuangan negara tidak boleh lebih dari 3 persen.

Mahasiswa Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD Kalbar, Legislator Kami Tolak Kenaikan Harga BBM

"Berdasarkan UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebetulnya batas maksimum devisit APBN adalah 3 persen, sementara kita sudah 3 tahun 2020, 2021, 2022 devisit APBN kita di atas 3 persen," ucapnya.

Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara telah jauh melebihi pendapatan negara.

"Artinya apa pendapatan negara itu sudah jauh lebih rendah dibandingkan belanja negara," ucapnya.

Padahal menurutnya sejauh ini Kementerian Keuangan RI sedang berupaya keras untuk melakukan konsolidasi fiskal, guna mengembalikan devisit keuangan negara menjadi dibawah 3 persen.

"Kalau lihat dari situ kementerian keuangan sudah berjibaku berkerja keras untuk melakukan konsolidasi fiskal, dalam pengertian ingin mengembalikan kembali devisit APBN memenuhi UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu maksimum 3 persen, diarahkan tahun depan devisit APBN kita sudah 2,92 persen, Berarti memenuhi undang undang," ucapnya.

Oleh karenanya ia menjelaskan bahwa saat ini hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan pemerintah, yang pertama adalah menaikkan pajak negara. Namu hal ini menurutnya, sangat tidak disukai masyarakat sehingga sangat berpotensi memicu kemarahan masyarakat.

"Oleh karena itu hanya ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan, pertama naikkan pendapatan negara konsekuensinya pajak, dan ini tidak populer masyarakat tidak suka, teks rasio kita sekarang turun kembali ke angka 10 persen, dan kita termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara, kalau pemerintah ingin mengambil kebijakan naikkan pajak, akan ada banyak sekali orang yang marah. Mungkin juga orang yang marah itu nggak bayar pajak juga selama ini," ucapnya.

Dan yang kedua ialah yang saat ini pemerintah pilih, yaitu dengan mengurangi belanja negara melalui subsidi BBM ini. Mengingat subsidi BBM juga telah menjadi salah satu pengeluaran besar Negara.

"Kalau itu nggak bisa kita lakukan maka pilihan kedua kurangi belanja, salah satu belanja yang harus kita kurangi adalah subsidi BBM, itu belanja yang juga lumayan besar," ucap Eddy Suratman .

Ia mengatakan mungkin, banyak simulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan ini.

Namun pemerintah memilih opsi ini yang kebetulan secara bersamaan belakangan ini harga minyak dunia juga mengalami kenaikan.

"Barangkali berbagai simulasi yang dilakukan, kebetulan juga memang sebelum-sebelum ini harga minyak internasional sempat naik, meskipun beberapa hari belakangan ini cenderung menurun," ucap Eddy Suratman .

"Tetapi secara rata-rata dalam tahun anggaran 2022 sejak Januari, sebetulnya beban APBN untuk subsidi BBM itu sudah cukup besar. Karena itu mau tidak mau pemerintah mengambil keputusan 2 hari yang lalu untuk menaikkan harga BBM," lanjut Eddy menjelaskan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved