Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya Usulkan Kembali Terkait Batas Wilayah

“Jadi gugatan murni sertifikat PTUN nah itu yang di akomodir persil 1282 jadi khusus spesifik itu. Jadi tidak merubah subtansi yang lain,” timpalnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kemendagri melalui Permendagri Nomor 52 tahun 2022 telah memutuskan, bahwa Jalan Padat Karya Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Komplek Daily Perdana Residence dan Sungai Beliung yang semula masuk wilayah Kota Pontianak kini masuk wilayah Kubu Raya.

Namun dari keputusan Permendagri tersebut menimbulkan keresahan dari masyarakat yang terdampak.

Oleh karenanya untuk lebih mendetail terhadap batas wilayah yang akan ditentukan, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sepakat mengusulkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait batas wilayah.

“Sebenarnya ini hanya tinggal menjalankan ada persil yang sebelumnya ada gugatan persil tapi ya bukan gugatan terhadap batas, tetapi sertifikat,” ujar Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendra usai mengikuti Pendatatanganan Berita Acara Kesepatakan Perubahan Batas Daerah melalui Pendetilan Garis Batas antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak pada subsegmen Persil Tanah SHM Nomor 1282, di ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin 5 September 2022.

“Jadi gugatan murni sertifikat PTUN nah itu yang di akomodir persil 1282 jadi khusus spesifik itu. Jadi tidak merubah subtansi yang lain,” timpalnya.

Terkait keresahan yang terjadi di sungai beliung dan parit mayor, kata Muda hal tersebut nantinya akan lebih didetailkan.

Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya Sepakat Usulkan Ulang Batas Wilayah ke Kemendagri

“Karena nanti dalam arti karna mungkin dulu resolusi petanya 1 : 50.000, sekarangkan sudah skala 1 : 5.000, jadi lebih ke teknis resolusi peta sebetulnya, nanti akan dikordinasikan dengan tim dari provinsi. Karena yang nanti harus berhubungan langsung dengan kemendagri itu sesuai dengan jenjang kita mengusulkan,” ungkapnya.

Lanjut Muda, bahwa pertemuan tersebut untuk mengusulkan terkait legal standing adanya persil yang sebelumnya sudah ada di putusan mahkamah agung.

“Jadi bukan dalam arti terhadap keputusan batas, bukan, persertifikat yang murni secara personal gitu murni, secara pribadi dan itu diputuskan dan itulah yang diakomodir

Menurut Muda, untuk wilayah Sungai Beliung dan Parit Mayor kedepannya akan lebih di detailkan dengan sedikit penyempurnaan peta.

“Nah untuk yang, ini beda ni kalau untuk segmen di sungai beliung dan yang di parit mayor. Nanti di detailkan karena ada satu komplek yang masuk. Nah ini sebetulnya bukan juga kota bukan juga kubu raya juga yang ada, karena itu tadi resolusi petanya saja yang perlu disempurnakan sedikit,” jelasnya.

Muda menekankan tidak ada perebutan terhadap wilayah-wilayah tersebut, hanya saja permasalahannya ada pada resolusi peta.

“Nanti mudah-mudahan dari kita bisa ngusulkan juga ya kita ajak kelapangan supaya di detailkan nanti beberapa titik.

Sebenarnya tidak bermasalah, hanya tadi teknis saja kan tidak ada perebutan sebetulnya. Jadi intinya itu terjadi karena mungkin resolusi peta itu,”

Kesimpulannya kata Musa, tidak ada sengketa dan lain sebagainya hanya teknis lampiran saja.

Oleh karenanya hal tersebutlah yang membuat kedua belah pihak sepakat untuk mengusulkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait batas wilayah.

“Sebenarnya tidak ada sengketa dan lain, hanya teknis lampiran juga inipun lampiran kan ada buka peluang permendagri jika ada sesuatu yang ini maka bisa di usulkan berdasarkan kesepakatan,” terangnya.

“Tapi itu dilampirannyalah yang kita, jadi supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru, karena kewenangan itu ada di kementerian usulannya dari kita kesepakatan dan nanti pemerintah provinsi yang akan menyampaikan,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved