Jembatan Jelimpau Rusak Berat Diterjang Banjir BPBD Sintang Usulkan Bangun Jembatan Permanen ke TAPD
Sebenarnya, BPBD sudah pernah menganggarkan perbaikan jembatan jelimpau sebesar Rp 800 juta. Akan tetapi, dana tersebut terdampak kebijakan rasionalis
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
Banjir mengakibatkan fasilitas penghubung antar desa jembatan jelimpau rusak. Jembatan itu penghubung ke desa gurun mali. Banjir juga menyebabkan puluhan KK tergenang air dan sejumlah fasilitas umum seperti polindes dan putus.
"Saya sudah sering sekali mengingatkan pemerintah terkait jembatan sungai Jelimpau yang terletak di desa sungai buluh agar segera diperbaiki," tegas Maria.
Maria mengatakan jembatan sungai jelimpau kategori darurat yang harus segera diperbaiki. Jembatan yang menghubungkan dua kecamatan tersebut sudah rusak berat sejak diterjang banjir pada 2019 lalu.
"Jembatan sungai jelimpau di Desa Sungai Buluh, itu kan sudah kategori darurat. Tahun 2020, jembatan itu sudah pernah dianggarkan melalui BPBD, karena masuk dalam tanggap darurat. Lalu terjadi pemangkasan karena musibah covid. Kita paham itu, namun sampai sekarang 2021 sampai 2022 kita belum dapat gambaran sama sekali kapan itu bisa dialokasikan," kata Maria.
Menurut legislator partai Demokrat ini, masyarakat khususnya Tempunak Hulu menuntut perbaikan jembatan yang layak dari pemerintah. Apalagi, hal ini pernah dijanjikan oleh mendiang Sudiyanto, wakil bupati sintang.
"Maka dalam pandangan umum fraksi, kita minta kejelasan kapan jembatan itu bisa diangarkan kembali. Karena mengingat pada saat almarhum wabup pernah menjanjikan di depan masyarakat akan bangun dan memperioritaskan pembangunan jembatan sungai jelimpau, bersama ketua DPRD," ujar Maria.
Maria menegaskan, masyarakat tidak hanya meminta, tapi bahkan menuntut pemerintah untuk segera menganggarkan kembali pembanguna jembatan jelimpau.
"Sampai saat ini masyarakat menuntut harus dianggarkan, karena kalau dari aspirasi kami ndak akan mampu. Dulu itu anggaran sudah tersedia, tahun 2020 sebanyak 800 juta yang dipangkas. Dewan punya anggaran apa, kalau sebanyak itu kalau tidak dianggarkan melalui APBD," jelasnya.
Maria sudah berupaya menyuarakan tuntutan masyarakat melalui pelbagai kesempatan, bukan hanya dalam pandangan fraksi, tapi juga saat rapat kerja dengan dinas terkait.
"Sudah lebih dari 10 kali, sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali. Masyarakat sudah menuntut, saya juga," tegasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
