Respon Gerakan Kemahasiswaan di Kalbar Atas Wacana Kenaikan BBM Subsidi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam rangka merespon terhadap wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, Biro Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) Kalimantan Barat telah menggelar diskusi dengan tema "BBM Subsidi Naik, Rakyat Menjerit".

Diskusi tersebut digelar pada Rabu 24 Agustus malam di sekretariat PKC PMII Kalbar.

Pada diskusi tersebut, seluruh kader PMII Kalbar yang hadir menyampaikan argumentasinya dengan begitu antusias dan secara conclusion juga seluruh perserta diskusi menyatakan sikap, bahwa mereka menolak wacana kenaikan BBM Subsidi.

Biro hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PKC PMII Kalbar, Mustakim Lespatih mengatakan, diskusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ini merupakan bagian dari uji kelayakan sebesar mana penolakan dan penerimaan terkait wacana tersebut dengan mengajak seluruh kader PMII Kalbar yang bertujuan untuk melihat segala lini perspektif secara menyeluruh, baik itu dampak perekonomian, pendidikan dan sebagainya.

• Jamin Ketersediaan BBM, Pertamina Akan Sanki Tegas Lembaga Penyalur yang Lakukan Pelanggaran

Sementara itu, Ketua PKC PMII Kalbar, M. Wahid Hasyim menambahkan, bahwa memang kebijakan wacana kenaikan BBM Subsidi tersebut harus melalui diskusi bersama sehingga bisa menerima secara langsung aspirasi dari masyarakat untuk mengetahui dampaknya.

"Wacana ini harus kita diskusikan bersama sehingga satu tujuan dan satu cita dengan apa yang di gaungkan oleh Pengurus Besar PMII bahwa hari ini kita menolak BBM Subsidi dinaikkan," tukasnya.

Badko HMI

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar telah Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini.

Kenaikan BBM bersubsidi yang dikabarkan akan naik tersebut adalah Pertalite dan Solar. Sinyal kenaikan harga BBM ini menguat setelah beban subsidi BBM dan kompensasi energi dalam APBN 2022 yang membengkak hingga Rp 502 triliun.

Berdasarkan hal itu Abdul Muiz, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalimantan Barat memberikan tanggapannya.

Ia menjelaskan bahwa Badko HMI Kalbar jelas menolak kenaikan BBM tersebut, sebab menurutnya ini akan menambah beban masyarakat mengingat harga sembako juga telah naik beberapa waktu belakangan.

"Tentu kami menolak kenaikan BBM tersebut, ini sangat membebani masyarakat, belum lagi di tambah harga sembako juga naik," ucapnya. Kamis, 25 Agustus 2022.

• Nelayan Kesulitan Penuhi Persyaratan untuk BBM Bersubsidi, DPKPP Singkawang Jemput Bola

Selain itu ia menjelaskan bahwa menurutnya, seharusnya pemerintah bisa menangani hal ini tanpa menambah beban masyarakat yang tengah sulit saat ini.

"Ini kita baru mencoba pulih dari covid, seharusnya pemerintah harus bisa mengupayakan langkah-langkah lain tanpa harus menambah beban dari masyarakat," ucapnya.

Meski demikian Ia memahami bahwa menurutnya memang saat ini kondisi dinamika Internasional telah banyak memberikan dampak untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Sehingga ia berharap kondisi ini tidak semakin parah dan Indonesia dapat segera bangkit.

"Ia, memang kondisi saat ini banyak dipengaruhi oleh dinamika global, sehingga Indonesia merasakan dampaknya, kita berharap kondisi ini tidak semakin parah," tutupnya.