Tujuh Desa Hasil Pemekaran di Kabupaten Sekadau Terima Kode Desa dari Kemendagri

“Karena kalau keluar dari jalurnya bisa berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Kasian kepala desa dan BPD nya. Jadi kita ingin membina, sesederhana itu saja,”ungkapnya

Dikatakannya aplikasi ini akan hidup terus, artinya tiap tahun kepala desa akan update terus karena ada operator di tiap desa.

“Jika kepala desa , BPD dan aparatur desa kalau mereka tau aturan dan tujuan, visi misi prioritas pembangunan desa dari nasional. Maka kita akan lebih enak. Ini kalau mau cerita terkait transparansi, semuanya terkait didalamnya jika mereka sudah paham,” pungkasnya.