Menhub Minta Pemda Subsisi Harga Tiket Pesawat, Sutarmidji: Pemda Tak Mampu Subsidi Tiket

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta Pemda ikut saweran subsidi harga tiket. Namun sepertinya hal itu tak akan dilakukan di Kalbar. Gubernur Sutarmidji mengatakan Kalbar tak mampu jika harus ikut mensubsidi harga tiket pesawat.

“Kenaikan harga tiket pesawat yang tengah disoroti belakangan ini, itu menjadi ketentuan yang diatur oleh Kementrian. Terkait pemberian subsidi atau insentif untuk tiket pesawat, Pemerintah Daerah di Kalbar tidak akan mampu melakukannya,” kata Sutarmidji, Jumat 19 Agustus 2022.

Ia menambahkan, “Kalau tiket pesawat itu menjadi ketentuan Kementrian, kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau disuruh memberikan subsidi kita juga tidak mampu. Misalnya mensubsidi tiket pesawat kan tidak mungkin, pasti akan ada yang protes nantinya.”

Ditemui seusai berolahraga di kawasan Gelora Khatulistiwa, Jumat (19/8), Sutarmidji mengatakan, “Masak yang disubsidi orang naik pesawat, walaupun itu bisa memacu untuk perekonomian. Nah itu kan kata kita, tapi bagaimana dengan masyarakat?”

Sebelumnya Presiden Jokowi mengkhawatirkan tingginya harga tiket pesawat berkontribusi pada inflasi. Sutarmidji mengatakan untuk arahan Presiden masalah inflasi ini ada yang menjadi kewajiban internal dan eksternal.

“Alhamdulillah inflasi kita masih di bawah nasional yakni di bawah 5 persen artinya, hanya pada April 2022 agak tinggi karena sektor energi seperti gas, BNM naik. Itu penyebabnya,” tegas Sutarmidji.

• Subsidi Tiket Pesawat, Gubernur Sutarmidji Tegaskan Daerah Tidak Akan Mampu

Jika daerah disuruh subsidi tiket pesawat, Sutarmidji pertanyakan apakah daerah seperti di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang apakah mereka mampu untuk subsidi tiket pesawat.

“Masalahnya APBD mereka kecil, contohnya jangan jauh-jauh Kalbar itu lebih luas dari Kaltim. Tapi Kaltim APDB hampir Rp 13 triliun, Kalbar bahkan separuhnya tak sampai. Gimana mau subaidi ini itu,” tegas Sutarmidji.

Ia mengatakan, seharusnya bisa dilakukan dari sisi cost-cost untuk lending, take off, parkir pesawat dan sebagainya yang menjadi kewenangan dari Kementrian. Mengapa bukan itu saja yang dihapus, itu disubsidi. Kan Kementerian banyak duit, jangan suruh daerah. Itukan urusan pusat. Kalau suruh daerah mensubsidi pertama prosedurnya rawan masalah hukum,” kata Sutarmidji .

Namun Sutarmidji menambahkan terkait inflasi untuk di daerah yang diukur inflasinya di Pontianak, Singkawang, Sintang. Maka daerah ini harus dijaga.

“Kalau beras alhamdulillah sudah beberapa bulan tidak menyumbang inflasi. Artinya beras kita stabil karena kita sudah bisa swasembada. Kalau sudah 90 persen terpenuhi berarti sudah swasembada, yang impor itu beras kualitas premium seperti dari Jepang yang harganya mencapai Rp 40 ribu per kg termasuk untuk terapi diabetes,” jelasnya.

Namun ia menegaskan secara umum ekonomi Kalbar masih bagus, serta pertumbuhan ekonomi Kalbar bagus tidak minus.

“Alhamulillah angka kemiskinan kita juga turun sisa 6,73 persen, dan ini turun terus. Mudah-mudahan bisa turun terus. Kalau mau melihat itu dari Gini Rasio ketimpangan nasional yang berada di angka 0,8 persen, kita hanya 0,13 itu yang penting. Sehingga dari pada subsidi tiket pesawat bagus bazar pasar murah di daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis Menhub RI Budi Karya Sumadi berencana menurunkan harga tiket pesawat dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (pemda).

Budi Karya, menyampaikan pihaknya telah berkirim surat kepada pemda untuk turut mendukung konektivitas dengan membantu memastikan tingkat keterisian penumpang, baik dengan pemberian subsidi atau insentif, serta membantu pemasaran.