Menhub Minta Pemda Subsisi Harga Tiket Pesawat, Sutarmidji: Pemda Tak Mampu Subsidi Tiket

“Kalau beras alhamdulillah sudah beberapa bulan tidak menyumbang inflasi. Artinya beras kita stabil karena kita sudah bisa swasembada.

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji 

Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang datang pada Juni 2022 terbesar melalui Bandara Supadio (Kubu Raya), sebanyak 103.605 orang atau mencakup 92,67 persen dan menurun 12,80 persen dibanding bulan Mei 2022.

Sementara itu jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang datang pada JanuariJuni 2022 sebesar 595.681 orang atau naik 129,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebanyak 259.446 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas angkutan udara terus menggeliat kembali dengan aturan dan kebijakan dalam penerbangan pada masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda.

Sementara jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang berangkat pada Juni 2022 sebanyak 113.347 orang, mengalami penurunan sebesar 10,13 persen dibanding Mei 2022.

Keberangkatan penumpang terbesar melalui Bandara Supadio (Kubu Raya), sebanyak 104.602 orang atau mencakup 92,28 persen dan menurun sebesar 11,20 persen dibanding bulan Mei 2022.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang berangkat pada JanuariJuni 2022 sebanyak 477.739 orang meningkat sebesar 57,81 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebanyak 302.729 orang.

DPRD Tak Setuju

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Achmad Sholeh ST MSos mengaku tidak setuju bila anggaran pemerintah daerah khususnya Kabupaten Ketapang untuk mensubsidi harga tiket pesawat yang saat ini mengalami kenaikan.

"Sehubungan dengan pernyataan dari Menhub permasalahan harga tiket pesawat khususnya di Kabupaten Ketapang, saya selaku Ketua Komisi IV tidak setuju apabila dampak kenaikan harga tiket pesawat ini akan dibebankan oleh pemerintah melalui subsidi dari pemerintah," tegas Sholeh.

Sholeh menilai, saat ini masih banyak persoalan termasuk pembangunan maupun sosial yang masih kurang dalam penganggarannya.

"Walaupun keuangan daerah cukup untuk mensubsidi biaya tiket, saya selaku anggota DPRD tidak akan menyetujui anggaran tersebut apalagi keuangan daerah kita tidak cukup untuk menganggarkan subsidi," jelasnya.

Pertimbangannya, kata Sholeh, yang hingga kini masih menggunakan transportasi udara ataupun pesawat di Kabupaten Ketapang, masih tergolong orang mampu. "Masa pemerintah mau membantu pada orang yang mampu, sedangkan masih banyak masyarakat Kabupaten Ketapang yang harus kita bantu," ujarnya.

Menurut Sholeh, persoalan tingginya harga tiket pesawat ini, sebetulnya menjadi fokus maskapai itu sendiri dalam mencari solusi dalam mengatur harga jual tiket pesawat.

"Sebenarnya pihak maskapai lah yang harus berpikir bagaimana menjual tiket. Jangan semaunya sendiri, mentang-mentang sekarang hanya maskapai Wings Air saja yang beroperasi di Bandara Rahadi Oesman. Sewaktu dulu ada beberapa maskapai lebih dari satu, buktinya harga tiket tidak semahal sekarang," akunya.

Untuk itu, Sholeh melanjutkan, daripada mensubsidi harga tiket pesawat, saat ini lebih baik pemerintah daerah Kabupaten Ketapang mencari jalan keluar seperti mendatangkan maskapai lain agar bisa terbang di Bandara Rahadi Oesman. Sehingga harga tiket tidak dimonopoli oleh satu maskapai.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved