Subsidi Tiket Pesawat, Gubernur Sutarmidji Tegaskan Daerah Tidak Akan Mampu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa dalam kenaikan harga tiket pesawat yang tengah disoroti belakangan ini, itu menjadi ketentuan yang diatur oleh Kementrian.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis Kemenhub , Budi Karya mengaku telah berencana menurunkan harga tiket pesawat dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (pemda).

Budi Karya, menyampaikan pihaknya telah berkirim surat kepada pemda untuk turut mendukung konektivitas dengan membantu memastikan tingkat keterisian penumpang, baik dengan pemberian subsidi atau insentif, serta membantu pemasaran.

Terkait pemberian subsidi atau insentif untuk tiket pesawat tersebut , Sutarmidji menegaskan bahwa daerah tidak akan mampu melakukannya.

• Sejumlah Penumpang di Kalbar Keluhkan Harga Tiket Pesawat Tinggi

“Kalau tiket pesawat itu menjadi ketentuan Kementrian, kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau disuruh memberikan subsidi kita juga tidak mampu kita. Misalnya mensubsidi tiket pesawat kan tidak mungkin, pasti akan ada yang protes nantinya,”ujar Sutarmidji saat ditemui usai berolahraga di kawasan Gelora Khatulistiwa, Jumat 19 Agustus 2022.

“Masak yang disubsidi orang naik pesawat, walaupun itu bisa memacu untuk perekonomian. Nah itu kan kata kita, tapi bagaimana dengan masyarakat,”tambahnya.

Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya mengkhawatirkan tingginya harga tiket pesawat itu berkontribusi pada inflasi. Sutarmidji mengatakan untuk arahan Presiden masalah inflasi ini ada yang menjadi kewajiban internal dan eksternal.

“Alhamdulillah inflasi kita masih dibawah nasional yakni dibawah 5 persen artinya, hanya pada April 2022 agak tinggi karena sektor energi seperti gas, BNM naik. Itu penyebabnya,”tegas Midji.

Jika daerah disuruh subsidi tiket pesawat, Sutarmidji pertanyakan apakah daerah seperti di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang apakah mereka mampu mau subsidi tiket pesawat.

“Masalahnya APBD mereka kecil, contohnya jangan jauh -jauh Kalbar itu lebih luas dari Kaltim. Tapi Kaltim APDB hampir Rp 13 T, Kalbar bahkan separuhnya tak sampai. Gimana mau sbaidi ini itu,”tegas Midji.

Seharusnya bisa dilakukan dari sisi cost -cost untuk lending, take off , parkir pesawat dan sebagainya yang menjadi kewenangan dari Kementrian. Kenala itu saja yang tidak dihapus, itu disubsidi.

“Kan Kementrian banyak duit, jangan suruh daerah. Itukan urusan eksternal pusat. Kalau suruh daerah mensubsidi pertama prosedurnya rawan masalah hukum,”tegasnya.

Namun Midji menambahkan terkait inflasi untuk di daerah yang diukur inflasinya di Pontianak, Singkawang, Sintang. Maka daerah ini harus di jaga.

“Kalau beras Alhamdulillah sudah beberapa bulan tidak menyumbang inflasi . Artinya beras kita stabil karena kita sudah bisa swa sembada, kalau sudah 90 persen terpenuhi berarti sudah swa sembada, yang impor itu beras kualitas premium seperti dari Jepang yang harganya mencapai Rp 40 ribu per kg termasuk untuk terapi diabet,”jelasnya.

Namun ia menegaskan untuk secara umum ekonomi Kalbar masih bagus, serta Pertumbuhan ekonomi Kalbar bagus tidak minus.

“Alhamulillah angka kemiskinan kita juga turun sisa 6,73 persen, dan ini turun terus. Mudah- mudahan bisa turun terus. Kalau mau melihat itu dari Gini Rasio ketimpangan nasional yang berada diangka 0,8 persen, kita hanya 0,13 itu yang penting. Sehingga dari pada subsidi tiket pesawat bagus bazar pasar murah di daerah,”pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News