Pemilu 2024

Pemilu 2024, Berikut Pengenalan Tugas dan Wewenang Lembaga DPD RI

Pembeda antara DPR RI dan DPD adalah pada proses pemilihan umumnya, calon anggota DPR RI melalui Partai Politik.

IST
Berikut merupakan pengenalan terkait tugas dan fungsi DPD RI beserta Tugas dan wewenangnya. 

TRIBUPONTIANAK.CO.ID – Pada Pemilu 2024 mendatang masyarakat akan memilih anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPD, DPR-RI serta Presiden dan Wakil Presiden secara serentak.

Pada artikel berikut akan membahas tentang tugas dan wewenang lembaga DPD RI.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional.

Pembeda antara DPR RI dan DPD adalah pada proses pemilihan umumnya, calon anggota DPR RI melalui Partai Politik sedangkan untuk calon anggota DPD adalah calon perorangan. 

Mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Tentunya mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Dilansir dari laman www.dpd.go.id Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Pemilu 2024, Berikut Dasar Hukum Pembentukan Komisi VIII Beserta Tugas dan Fungsinya

Fungsi DPD RI

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Tugas dan Wewenang DPD.

* Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

* Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

* Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

* Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

Pemilu 2024,Begini Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Sistem Pemilu Indonesia

Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai:

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved