Geruduk Kantor Gubernur, Petani Sawit Kalbar Sampaikan 5 Poin Tuntutan Terkait Merosotnya Harga TBS

Sebagai satu diantara produsen CPO terbesar di dunia ia mengatakan sebuah hal yang ironis rendahnya harga TBS

Harusnya, sebagai produsen besar Indonesia mampu menjadi pengontrol harga, bukan sebaliknya yang dikontrol.

"Kami meminta juga bila ada perusahaan yang nakal ditindak, jangan hanya masyarakat mengadu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ini harus ada tindakan tegas, bagaimana caranya pemerintah itu yang memiliki regulasi, dan harus bisa mengendalikan hal itu, kan miris pemerintah tidak bisa berdaya menghadapi perusahaan," jelasnya.

Gubernur  Kalimantan  Barat  Sutarmidji meminta perusahaan  sawit yang ada di Kalimantan  Barat untuk mematuhi  patokan harga TBS yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

Bilamana hal itu tidak dilakukan, maka ia akan membuat rekomendasi sanksi bagi perusahaan  yang melanggar hal tersebut. 

Hal itu disampaikannya saat menemui ratusan Petani Sawit  yang menggelar demonstrasi  di kantor Gubernur Kalbar, Jumat 15 juli 2022. 

Dalam Pengawasan harga TBS di Kalbar, Midji akan meminta sejumlah pihak turut menjadi pengawas, di antaranya ia akan meminta Ombusdman Kalbar untuk mengawasi harga TBS. 

"Yang melanggar kita akan sanksi, termasuk akan saya akan sampaikan ke Kementerian kalau perlu sampai bekukan perizinannya," tegasnya. 

Kemudian, terkait penurunan  pajak dan lain sebagainya  yang membebani petani, ia akan sampaikan keluhan tersebut ke pemerintah pusat. 

Ia juga meminta kepada para Bupati di seluruh Kalbar untuk ikut menjaga kestabilan harga sawit di Kalbar, agar masyarakat  petani tidak merugi, bila perlu memanggil  pihak perusahaan untuk dimintai  keterangan.

Terkait demonstrasi petani sawit di Kalbar yang menuntut harga TBS stabil, Anggota DPR RI asal Kalbar Adrianus Asia Sidot menilai bahwa itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak komperhensif.

• Lasarus Dorong Perusahaan Sawit di Kalbar Ekspor CPO Lewat Pelabuhan Kijing Mempawah

Ia menilai pemerintah hanya melakukan pelarangan namun tidak membuat jalan keluar dari masalah yang ada.

"Misalnya pelarangan ekspor CPO, inikan berimbas kepada para petani, saya sendiri juga merasakan apa yang dirasa petani, harga pupuk mahal, harga operasional mahal, dan itu tidak dijadikan jalan keluar oleh pemerintah," ujarnya, Jumat 15 Juli 2022.

Harusnya pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan untuk menstabilkan minyak goreng tersebut. Terkait aksi yang dilakukan Petani Sawit Kalbar kali ini, ia menyatakan dukungannya.

"Kalau petani demo itu wajar, saya mendukung kalau akhirnya petani bereaksi seperti itu, dan memang pemerintah harus diingatkan, dan karena terkadang bila diingatkan dengan cara biasa tidak ada tanggapannya," katanya.

Kepada aparat penegak hukum, ia berpesan untuk tidak bertindak represif ketika menghadapi petani yang melakukan aksi demonstrasi ini, karena petani saat ini sudah sangat menderita dengan harga TBS yang rendah.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan agar perusahaan ataupun petani lebih mudah menjual hasil panennya