Sutarmidji Target Tahun 2023 Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalbar, Sutarmidji mengatakan pada 2018 hanya ada 1 desa mandiri di Kalbar, per hari ini desa mandiri di Kalbar sudah menjadi 586 desa mandiri.

Tahun 2022 kata Sutarmidji angka kemiskinan semester I mengalami penurunan 0,31 persen dari 7,15 sekarang tinggal 3,84 persen. 

"Inikan satu capaian yang bagus, mudah-mudahan akan terus baik. Tahun depan target kita, bebas desa tertinggal saya yakin bisa. Kubu Raya tinggal 1 desa tertinggal, 1 desa ini masalahnya listrik. Desanya berbatasan dengan Sanggau, kalau tidak bisa listrik konvensional, bisa pakai listrik tenaga surya, supaya Kubu Raya tidak ada lagi desa tertinggal," ujarnya.

• Dukung Penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Sutarmidji: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Artinya kata Sutarmidji, begitu desa itu diketahui merupakan desa tertinggal, harus dilihat dan dicari tahu indikator apa yang belum dipenuhi.

"Ternyata listrik masalahnya, nah tinggal bagaimana kita penanganan listriknya keroyokan," ujarnya Rabu, 7 Juli 2022.

Sutarmidji mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kalbar awalnya sebanyak 677.

"Desa tertinggal awalnya ada 968, sekarang itu sisa 94. Target saya tahun depan, tidak ada lagi desa tertinggal. Kalau mau mengujinya itu gampang, lihat desa mandiri, angka kemiskinan di desa itu berapa, kemudian angka penganggurannya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, gampang," ujarnya.

Ia mengatakan di tataran kabupaten juga bisa dilihat kabupatennya. Saat ini, sudah ada 4 daerah yang sudah bebas dari desa tertinggal yakni Sekadau, Sanggau, Kayong Utara dan Sambas. 

"Nah, lihat angka kemiskinan berapa, bandingkan dengan daerah yang masih ada desa sangat tertinggal. Kalau misalnya jomplang, artinya ada data yang tidak sinkron, pasti ada tuh. Sehingga ini dijadikan alat ukur untuk menguji data itu, sinkronisasi data," katanya.

Kemudian kata Sutarmidji, indeks desa membangun ini juga sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa. "Bahwa dana desa itu sangat bermanfaat. jangan sampai nanti dana desa sudah dikucurkan besar, tapi tetap banyak desa sangat tertinggal, artinya tidak sukses," ungkapnya.

Sutarmidji mengatakan pemprov tidak terikat penilaian terhadap desa mandiri dan pendamping desa juga bukan dari jajaran pemprov, sehingga penilaian benar-benar objektif.

"Tidak ada waktu penilaian begini begitu, semuanya pendamping desa yang menilai dan bisa diukur, ada 54 indikatornya semuanya terukur. Ini kita bisa lihat, dalam masa pandemi pun Kalbar bisa menurunkan angka kemiskinan walaupun tipis," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News