Bocoran Gaji Pokok PNS Tahun 2023 - Pemerintah Sebut Anggaran Belanja Pegawai Naik

Bocoran Gaji Pokok PNS Tahun 2023 setelah pemerintah menyebut Anggaran Belanja Pegawai tahun depan naik dari tahun 2022 ini.

Editor: Rizky Zulham
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY ZULHAM
Gaji PNS - Bocoran Gaji Pokok PNS Tahun 2023 setelah Pemerintah menyebut Anggaran Belanja Pegawai Naik tahun 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Intip bocoran Gaji Pokok PNS Tahun 2023 setelah pemerintah menyebut Anggaran Belanja Pegawai tahun depan naik dari tahun 2022 ini.

Bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terdiri dari para PNS TNI Polri hingga pensiunan rutin menerima gaji setiap awal bulan.

Terbaru, pemerintah memastikan anggaran belanja pegawai Tahun 2022 akan naik dari tahun 2022.

Sehingga besar kemungkinan pendapat berupa Gaji para Pegawai Negeri Sipil PNS TNI hingga Polri juga ikut naik.

Wajib Booster jadi Syarat Baru Masuk Kantor dan Mal serta Perjalanan Dalam Aturan Baru Pemerintah

Hal ini diungkapkan sendiri oleh Menteri Keungan Indonesia, Sri Mulyai Indrawati pada keterangannya belum lama ini.

Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja barang pada tahun 2023 akan dipatok seharga Rp 62,2 triliun atau jika dihitung naik 7,7 persen dibading tahun 2022.

Demi memenuhi target tersebut, pemerintah akan memulai adaptasi pola kerja baru yang efisien dengan pemanfaatan teknologi.

Bukan hanya itu, anggaran tahun depan kabarnya juga akan lebih besar dibandingkan dengan anggaran 2021 yang sebesar Rp 52 triliun.

Begitupun dengan anggaran belanja pegawai pada 2023 di mana akan ditargetkan sebesar Rp 257,2 triliun atau naik 3,3 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp249,1 triliun.

“Reformasi kerja sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas akan terus dilakukan."

Melalui alokasi anggaran yang baik untuk belanja pegawai, termasuk dalam hal ini memberikan reward dan punishment,” ujar Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu.

Di tahun 2023 harapannya para abdi negara diharapkan dapat melayani melalui publik digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-officce), mekanisme reward dan punishment right sizing organisasi dan pemerintahan serta perumusah design reformasi pensiun.

Sasarannya adalah pelayanan publik harus makin baik.

Heboh Isu Penyelewengan Dana! Intip Gaji Petinggi dan Presiden ACT yang Sempat Terima Rp 250 Juta

ASN makin profesional, kompeten dan berintegritas serta birokrasi yang lincah, efisien, dan efektif," bebernya.

"Kualitas layanan publik harus meningkat karena Indonesia masih di bawah rata-rata middle income level," jelasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved