Dinas DKP3 Sekadau sebut Petani Mandiri Harus Gabung Dalam Kelompok Bermitra Dengan PKS

Sehingga harga TBS sawit yang diberikan dapat sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah.

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau Ifan Nurpatria saat ditemui di kantornya, Jumat 24 Juni 2022.  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Petani kelapa sawit mandiri di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat keluhkan murahnya harga TBS sawit.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau beri solusi dengan membentuk kelompok tani atau KUD.

Hal itu disampaikan Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau Ifan Nurpatria saat ditemui di kantornya, Jumat 24 Juni 2022. 

Ifan menjelaskan imbauan tersebut merupakan solusi yang pasti akan berdampak positif bagi petani kelapa sawit mandiri saat ini. Karena dengan tergabung dalam kelompok tani ataupun koperasi unit desa (KUD). Para petani mandiri itu dapat bermitra dengan PKS dalam hal jual beli TBS sawit.

"Kalau bermitra, perusahaan harus membeli dengan harga ketetapan. Seluruh produksi kebun mitra harus diambil perusahaan, misalnya dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi tata niaganya terlindungi, terikat oleh perjanjian kerjasama yang difasilitasi pemerintah daerah, " kata Ifan.

Berbeda dengan petani mandiri yang tidak bermitra. Maka akhirnya PKS tidak punya kewajiban untuk membeli TBS sawit petani mandiri yang buka  bermitra tersebut. Sehingga mau tidak mau dijual ke pengepul atau biasa disebut loading ramp.

Khawatir Muncul Gesekan Antar Warga dan Perusahaan Sawit, Lasarus Minta Pemda Beri Pendampingan

Secara otomatis, dalam kondisi tersebut campur tangan pemerintah kepada petani swadaya yang tidak bermitra juga lemah. Karena mereka tidak terlindungi oleh regulasi.

Ifan menyebut untuk proses peralihan petani mandiri yang berkelompok sejatinya sudah lama dilakukan. Bahkan sebelumnya pada April 2022 sudah dilaksanakan rapat kesepakatan tata niaga di Pontianak. Yang diikuti oleh seluruh PKS di Kabupaten Sekadau.

Kesepakatan tersebut ditandatangani PKS yang disaksikan oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio. Isi kesepakatan tersebut adalah mengikuti regulasi tata niaga yang tercantum pada Permentan 1 tahun 2018 dan Pergub 63 tahun 2018.

"Artinya jika berdasarkan aturan itu perusahaan yang mengambil di luar kemitraan, mereka akan mendapat sanksi. Sekarang kita sedang membentuk satgasnya yang akan berkeliling ke PKS. Jika melanggar aturan akan diberikan surat peringatan 1, 2, 3 dan sanski penutupan, " jelasnya.

Kondisi tersebut juga akan memaksa petani mandiri untuk membentuk kelompok tani dan akhirnya bisa bermitra dengan PKS.

Sehingga harga TBS sawit yang diberikan dapat sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah.

Artinya tidak ada lagi petani mandiri yang akan menjerit akibat rendahnya harga jual TBS sawit di luar PKS.

Nantinya Dinas DKP3 juga akan mendorong agar PKS dapat membina petani kelapa sawit yang sudah bermitra untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Sehingga tidak hanya menjamin harga TBS sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Tapi sekarang individualisme mereka (petani mandiri) ini masih tinggi, sehingga memang menyatukan petani mandiri ini agak sulit. Tapi kita akan terus berupaya agar mereka bisa membentuk kelompok," pungkas Ifan Nurpatria.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved