Khawatir Muncul Gesekan Antar Warga dan Perusahaan Sawit, Lasarus Minta Pemda Beri Pendampingan

Ketua DPD PDI-Perjuangan Kalbar ini merasa khawatir, jika tidak diantisipasi sejak dini, terjadi gesekan antara petani sawit dan perusahaan

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Foto Diskominfo Sintang
Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Gesekan masyarakat dengan perkebunan sawit di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendapatkan perhatian dari Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus.

Meski bukan membidangi soal investasi dan perkebunan, sebagai wakil rakyat dapil Kalbar di Senayan, Lasarus menyampaikan pandangannya kepada Pemkab Sintang.

Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Kalbar ini merasa khawatir, jika tidak diantisipasi sejak dini, terjadi gesekan antara petani sawit dan perusahaan perkebunan.

"Soal sawit saya berharap bupati sintang memberikan pendampingan maksimal pada masyarakat. Saya melihat di Sintang dan kabupaten lain semenjak harga sawit naik gesekan di bawah juga meningkat. saya berharap masyarakat diberikan pendampingan," kata Lasarus saat menghadiri kegiatan padat karya di Bandara Tebelian Sintang, Selasa 14 Juni 2022.

Bantu Perekonomian, 450 Warga Sekitar Bandara Tebelian Dilibatkan Dalam Program Padat Karya Sintang

Lasarus merasa, sebagai wakil rakyat dia ingin kondisi di daerah aman dan kondusif, supaya pembangunan berjalan baik. Oleh sebab itu, langkah dini perlu diambil pemerintah untuk mengantisipasi gesekan yang timbul antara petani sawit dan perusahaan, termasuk di Sintang.

"Saya pikir langkah dini lebih penting. Pemda bisa mengambil langkah, diinvetarisir saja seluruh perkebunan yang ada, yang tidak memenuhi perjanjian dengan masyarakat beri peringatan, pak bupati, bila perlu cabut saja izinnya," tegasnya.

Terhadap perusahaan sawit yang wanprestasi, Lasarus menyarankan agar Pemerintah daerah bijak menyikapinya, termasuk jika ada perusahaan yang tidak menjalankan komitmen perjanjian dengan petani sawit.

"Ada perjanjian antara masyarakat dan perusahaan, terus perusahaan tidak melaksanakan tugasnya memenuhi kewajibannya, saya minta pemda ambil langkah dulu, pak bupati, sebelum masyarakat mengambil langkahnya sendiri. Ini perlu saya ingatkan sebab kadang tidak berimbang di bawah. Nanti masyarakat sudah menunggu plasma sekian tahun terus ndak dapat, begitu masyarakat bergerak sedikit berurusan dengan hukum. Dan kepada masyarakat saya berpesan kalau ada masalah datanti pemda dan kepolisian, diskusi. Jangan main langkah sendiri di lapangan yang akhirnya melanggar hukum," pesan Lasarus. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved