Sri Lanka Bankrut Total, Sekolah dan Kantor Pemerintahan Tutup! Presiden Dituduh Salah Urus Negara
Tak hanya itu, pemerintah juga menghentikan layanan pemerintah yang dianggap tidak penting sejak hari Senin 20 Juni 2022.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kebangkrutan benar-benar menelan Sri Lanka !
Dampak utang luar negeri yang tak terkendali dan hiperinflasi yang terjadi, berbagai sektor publik di Sri Lanka terpaksa menghentikan layanan.
Pemerintah Sri Lanka akhirnya terpaksa menutup sekolah !
Tak hanya itu, pemerintah juga menghentikan layanan pemerintah yang dianggap tidak penting sejak hari Senin 20 Juni 2022.
Ini artinya, pemerintah Sri Lanka sudah memulai penutupan kantor pemerintahan selama dua minggu untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis.
Sementara itu, eks Presiden Sri Lanka terus didesak untuk ‘pulang’ dan bertanggungjawab.
Lantaran dinilai telah salah urus negara !
Melansir Kontan.co.id yang merangkum laman France 24, negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting sekalipun termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Pada hari Senin sekolah-sekolah ditutup dan kantor-kantor negara bekerja dengan staf seadanya sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi perjalanan dan menghemat bensin dan solar yang berharga.
Melansir Hindustan Times, mereka yang bekerja di sektor kesehatan harus terus melapor untuk bekerja.
Kementerian Pendidikan Sri Lanka mengumumkan bahwa semua sekolah swasta yang disetujui pemerintah dan pemerintah di batas kota Kolombo akan tetap ditutup pada minggu depan karena pemadaman listrik yang berkepanjangan.
Surat kabar Daily Mirror melaporkan, pemerintah meminta guru untuk melakukan kelas online.
Sri Lanka menghadapi pemadaman listrik hingga 13 jam dalam sehari selama beberapa bulan terakhir.
Awal pekan ini, pemerintah Sri Lanka yang kekurangan uang menyetujui beberapa langkah, termasuk mengenakan pajak kontribusi sosial 2,5 persen pada perusahaan berdasarkan omset mereka
Dan menyatakan hari Jumat sebagai hari libur bagi sebagian besar karyawan sektor publik, untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi, mengurangi energi dan krisis makanan.
