DJPb Provinsi Kalbar Teken MoU Dengan Pemkot Pontianak untuk Peningkatan Kualitas Keuangan

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalbar Imik Eko Putro menyampaikan, tujuan utama dari MoU ini ialah untuk membuat pelaksanaan anggaran semakin

Penulis: Ferryanto | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Ferryanto
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalbar Imik Eko Putro dan Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menandatangani MoU, Senin 13 Juni 2022, 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah kota Pontianak menandatangani nota kesepahaman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan pemerintah daerah, senin 13 Juni 2022.

Bertempat di aula DPJb Provinsi Kalbar, penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalbar Imik Eko Putro dan Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalbar Imik Eko Putro menyampaikan, tujuan utama dari MoU ini ialah untuk membuat pelaksanaan anggaran semakin cepat dan berkualitas, yang diharapkan dapat berdampak kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Yustinus Sebut Banyak Kebijakan Belum Dipahami oleh Wajib Pajak

Mekanismenya nanti pihaknya dan Pemerintah Kota Pontianak dapat saling berbagi data dan informasi serta mencari solusi untuk peningkatan perekonomian dimasyarakat.

"Dengan ini kita bisa berbagi tentang kebijakan yang bisa dilakukan berdasarkan kajian dan analisa agar lebih baik dan meningkat bagi kota Pontianak, nanti kita juga bisa saling bertukar data, sehingga kita saling lihat misalnya tren pertumbuhan ekonomi dari alokasi  anggaran ini agak lambat, sehingga kita bisa mencari solusi terbaik dengan cara yang cocok di Kota Pontianak,'' tuturnya.

Ia menerangkan, yang menggerakkan ekonomi dalam suatu daerah selain uang yang bersumber dari APBD juga ada diantaranya yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Instansi Vertikal di daerah, dan di Pontianak tren tersebut on the trak, walaupun ia katakan masih memerlukan dorongan.

Kemudian, dari sisi pembiayaan khususnya perbankan dalam penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) Kota Pontianak memiliki porsi yang terbesar, hal ini membuktikan perekonomian di Kota Pontianak baik.

Sampai dengan 9 Juni 2022, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dapat menyasar 3.374 debitur dengan total penyaluran 261,60 miliar. Penyaluran KUR tertinggi terdapat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total debitur sebesar 1.598 debitur dan realisasi sebesar 133,68 miliar rupiah.

Kemudian, sampai dengan 9 Juni 2022 ini penyaluran Pembiayaan UMi (Utra Mikro) di Kota Pontianak telah mencapai 5,01 miliar untuk 1.254 debitur.

"Lebih banyaknya penyaluran KUR di Kota Pontianak menandakan bahwa pelaku usaha telah memiliki kriteria bankable sehingga dapat mengajukan kredit pembiayaan perbankan. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak pelaku usaha di Kota Pontianak khususnya pedagang kaki lima yang masih memerlukan pembiayaan UMi,''terangnya.

Kemudian, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, MoU ini sebagai langkah awal dalam rangka percepatan arus informasi serta dana tranafer ke daerah yang bersumber dari APBN sehingga perekonomian bergerak cepat.

"DJPb ini kan perwakilan pemerintah pusat dalam mengtransfer dana APBN seperti DAU, DAK ke daerah-daerah termasuk Pemkot Pontianak," tuturnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pontianak cukup tinggi. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari komunikasi bersama perbankan, pelaku usaha mikro dan Pemkot Pontianak, bagaimana mereka diberikan kepercayaan dalam mendapatkan modal usaha sehingga memberikan kemudahan dalam bantuan KUR. 

"Kita juga melakukan pendampingan kepada usaha mikro untuk mendapatkan KUR,"ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved