Disbunnak Kalbar Gelar ToT Rantai Pasok Kelapa Sawit dan Karet Berkelanjutan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyuluh serta fasilitator masyarakat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan GIZ SASCI dan Widya Erti Indonesia mengadakan kegiatan Training of Trainer Rantai Pasok Kelapa Sawit dan Karet Berkelanjutan di Pontianak yang berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 23-27 Mei 2022. 

ToT diikuti oleh sebanyak 28 peserta yang terdiri atas 6 orang staf atau penyuluh ASN yang berasal dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, 4 orang penyuluh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, 4 orang penyuluh dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, 4 orang penyuluh swadaya/fasda serta 7 orang fasilitator masyarakat yang berasal dari NGO/CSO (Yayasan Diantama, SIAR, Teraju, Lingkar Borneo, serta 3 orang akademisi dari Fakultas Pertanian UNTAN. Kegiatan ToT ini juga akan dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, untuk 5 kelas, dengan target peserta sebanyak 150 orang penyuluh (ASN dan swadaya) yang akan diselenggarakan mulai Juni - Juli 2022.

• Kapolres Ketapang Beberkan Kronologi Dugaan Penembakan Warga oleh Anggota Brimob di Kebun Sawit

Sebagai trainer dan master trainer adalah tim Widya Erti Indonesia (WEI), yaitu, Sutoyo, Nanang Budiyanto dan Budi Christiana. Muatan pelatihan selama 5 hari antara lain mencakup GAP Karet dan Kelapa Sawit, Sertifikasi ISPO, RSPO dan Rantai Pasok yang Berkelanjutan serta Teknik Memfasilitasi.

Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan di Pontianak, pada 23 Mei 2022, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Munsif menekankan bahwa peran penyuluh sangat penting, khususnya sebagai fasilitator yang melakukan pendampingan kepada petani. 

"Prinsip keberlanjutan dimaknai secara sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara riil baik oleh petani, masyarakat sekitar, serta masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya," ujarnya 29 Mei 2022.

Munsif juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kalbar berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga kelapa sawit, dimana PKS (pabrik kelapa sawit) wajib membeli TBS dari pekebun yang bermitra.

Hal ini diamanatkan menurut UU 39 pasal 7, serta Permentan 01 Tahun 2018. Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten wajib memfasilitasi pekebun untuk bermitra dengan PKS terdekat.

Penyuluh dan fasilitator masyarakat mempunyai peran penting sebagai garda terdepan yang mendampingi serta memfasilitasi kemitraan tersebut, serta memastikan bahwa pekebun mampu bernegosiasi setara dengan PKS atau perusahaan," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News