Erick Thohir Pastikan Belum Ada Rencana Naikkan Harga Pertalite
"Pemerintah hingga hari ini belum ada rencana melakukan (kenaikan), belum ada kenaikan," kata Erick saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ra
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mememastikan hingga saat ini belum ada rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Harga Pertalite masih dibanderol Rp 7.650 per liter.
"Pemerintah hingga hari ini belum ada rencana melakukan (kenaikan), belum ada kenaikan," kata Erick saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu 18 Mei 2022.
• Hendra/Ahsan Lawan Bagas/Fikri di Babak 16 Besar Thailand Open 2022
Erick menjelaskan, dengan kondisi pangan dan energi yang bergejolak saat ini, pemerintah tidak mungkin hanya diam.
Menurutnya, pemerintah selalu hadir untuk masyarakat dengan berbagai mekanisme, salah satunya subsidi energi.
Pemerintah telah menetapkan Pertalite menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP).
Artinya, produksi dan penyaluran menjadi diawasi, serta dapat disubsidi melalui pemberian kompensasi ke Pertamina.
Meski demikian, stabilitas tetap harus dijaga di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
• Harga TBS Sawit Terus Turun, Dewan Sekadau Minta Pemda Ambil Langkah Tegas
Oleh sebab itu, pemerintah telah mengizinkan kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter.
"Tentu pemerintah mengambil posisi, yang mampu tidak boleh disubsidi. Makanya Pertamax harganya dinaikan," kata dia.
"Itu pun harga Pertamax, harganya di bawah harga pasar, yang lainnya ada yang Rp 16.000 per liter, tapi ini Rp 12.500 per liter. Jadi di situ sudah ada komponen subsidi," lanjut Erick.
Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi, pemerintah perlu menjaga keuangan negara (APBN) tetap sehat.
• Update Terbaru Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Kalbar
Erick pun bersyukur kinerja ekspor RI pada April 2022 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni sebesar 27,37 miliar dollar AS.
Menurutnya, capaian kinerja perdagangan Indonesia itu berperan menjaga keuangan negara untuk tetap bisa melakukan subsidi pada sejumlah komoditas.
"Jadi ini negara kaya yang sangat pro rakyat, tapi kita harus jaga," kata dia.