Rakorwasin Provinsi Kalbar, Sutarmidji: Ketahanan Pangan di Melawi Masih Rentan

Inilah poin yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi....

Penulis: Anggita Putri | Editor: Mirna Tribun
Dok. Diskominfo Kalbar
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengawal konsumsi atas produk dalam negeri merupakan hal yang penting bagi perekonomian dan stabilitas negara.

Kedua hal ini sangat vital untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan sinergi pengawasan internal untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai.

Inilah poin yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 17 Mei 2022.

Adapun tema yang diambil terkait upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan presentasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Sektor Ketahanan Pangan di Provinsi Kalbar.

Lasarus Dengan Gubernur Sutarmidji Berjabat Tangan, Somasi Dicabut?

Hadir dalam acara tersebut Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa rakor tersebut diinisiasi oleh BPKP untuk melakukan pengawasan interen keuangan dan pembangunan di provinsi Kalbar.

Foto bersama usai Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 17 Mei 2022.
Foto bersama usai Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 17 Mei 2022. (Dok. Diskominfo Kalbar)

Bahasan dalam rapat ini menindaklanjuti arahan Presiden dan khususnya pada Impres no 2 tahun 2022 untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun produk dalam negeri/UMK dan Koperasi, dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintsah baik di Kementrian Lembaga khususnya di Pemda, BUMN dan BUMD.

“Rakor tadi sudah dapat disintesakan beberapa hal penting terutama terkait ketahanan pangan, nanti yang akan jadi lingkup pengawasan kami di BPKP dan APIP akan mencakup aspek kebutuhan kementrian lembaga dan pemda apa saja yang bisa dipenuhi dan komitmennya menggunakan produk dalam negeri,”jelasnya.

Dikatakannya selain itu sudah dibuat sebuat aplikasi monitoring yang akan diisi oleh di Kementerian lembaga dan pemda sebagai laporan hasil implementasi tugas pengawasan BPKP dan APIP .

Sutarmidji Tegaskan Pembangunan Jalan Siduk-Sukadana - Telok Batang akan Diambil Alih Tahun Ini

“Lalu dari sisi market place dan suplay nya ini agak panjang, terutama untuk ketahanan pangan gimana produk komoditas pangan di Kalbar juga bisa ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri,” ungkapnya.

Gubernur Sutarmidji menyerahkan cinderamata kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto.
Gubernur Sutarmidji menyerahkan cinderamata kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto. (Dok. Diskominfo Kalbar)

Dikesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan sejauh ini untuk masalah ketahanan pangan di Kalbar masih ada satu kabupaten yang agak rentan yakni Melawi.

Sedangkan yang sangat kuat ketahanan pangannya adalah Kabupaten Sanggau, Bengkayang , Sambas.

Dan daerah lainnya dikatakannya juga sudah kuat.

“Jadi yang masih rentah satu kabupaten yakni Kabupaten Melawi, kalau kecamatan ada 33 kecamatan,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji pun memastikan dan melihat desa yang rentan pasti statusnya bukan desa mandiri, maupun desa maju, sebab menurutnya desa mandiri masih rentan masalah pangannya berarti yang penilaian yang dilakukan di Kemendes salah, Kemendes lah yang menilai setiap indikator desa tersebut.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved