Dishub Kalbar Laksanakan Tujuh Instruksi Pusat Jelang Mudik, Perkuat Pengamanan dan Bangun Posko
Jadi itu upaya yang kita lakukan. Kita harap kalau ada kendala dari instansi terkait cepat menginfokan seperti PUPR dan Balai Jalan Nasional
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius mengatakan bahwa ada tujuh instruksi Pemerintah Pusat yang harus dilakukan menjelang mudik lebaran.
Ia mengatakan dari arahan tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan yang pertama yakni melakukan atau menyiapkan posko pelayanan dan monitoring penyelenggaraan trasportasi pada masa angkutan lebaran yang dimulai 25 April -10 Mei 2022 diwilayah kerja masing-masing.
Kemudian yang kedua mensinergikan kebijakan antara pusat dan daerah dalam rangka antisipasi lonjakan lalu lintas kendaraan pribadi dan tetap melakukan prokes selama perjalanan.
Ketiga, melakukan kordinasi dengan instansi terkait untuk antisipasi kemungkinan permasalah yang dapat menganggu arus lalu lintas. Terutama dijalur yang potensi mengalami kepadatan.
• Percepat Imunisasi Anak, Pemkot Gandeng Media Massa
Keempat yakni memastikan jalur alternatif, serta kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan mencegah kepadatan yang terjadi di jalan.
Kelima yakni menempatkan personil pada posko pengamanan dan pelayanan, serta posko terpadu yang melibatkan stake holder lain.
Keenam melakukan kordinasi dengan perusahaan angkutan umum diwilayah kerja untuk mengantisipasi lonjakan pengguna angkutan umum saat arus mudik. Lalu yang ketujuh yaknj tetap melakukan prokes.
“Jadi ada tujuh instruksi yang wajib kita penuhi. Kemudian kalau kita lihat potensi pergerakan akan meningkat berdasarkan hasil survey dengan penghapusan kewajiban test PCR,” ujarnya.
Dimana bagi yang sudah vaksin tentu menimbulkan potensi pergerakan orang terutama diangkutan udara, yang awalanya dibatasi karena pengetatan.
Tapi kini dengan hanya sudah vaksin dua kali dan booster perjalanan bisa dilakukan. Hal ini tentu akan menyebabkan peningkatan terutama diangkutan udara.
“Kita tahu untuk porsi Pemda kalau Gubernur yakni mensinergikan kebijakan Pemerintah pusat dan daerah dan kordinasi dengan instansi terkait khsusunya pengaturan lalu lintas jalur mudik dan balik,” ungkapnya.
Selanjutnya di tataran Dinas terkait itu sendiri tentu akan menyiapkan posko pelayayanan monitoring dan angkutan lebaran seperti yang dilakukan oleh Dishub Kalbar.
“Rencananya nanti dari kita akan membuat satu posko, lalu di terminal ALBN untuk jalur darat, KSOP untuk jalur laut, Pelabuhan Dwikora , dan di Jalur udara di Bandara Supadio. Jadi masing-masing instansi terkait akan menyiapkan posko,” ujarnya.
Kemudian pada ralat terakhir khusus dari Balai Pengelola Jalan Nasional juga akan menyiapkan posko pemantauan di jalur jalan nasional tiap 50 km akan ada satu posko dan diisi oleh personil dari berbagai instasi terkait.
“Jadi itu upaya yang kita lakukan. Kita harap kalau ada kendala dari instansi terkait cepat menginfokan seperti PUPR dan Balai Jalan Nasional,” ujarnya.
