RUU Sisdiknas: Memberi Peran Masyarakat & Peluang Pengembangan Etnosains dalam Kurikulum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional lebih membuka peluang keikutsertaan Masyarakat dan atau Dunia Usaha dan Industri dalam pengembangan dan penetapan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Pasal 95 Ayat (4).

Pelibatan masyarakat dilakukan mulai dari pengembangan dan penetapan kerangka dasar kurikulum oleh pemerintah pusat (Pasal 95, Ayat (1).

Pengembangan dan penetapan capaian pembelajaran muatan lokal oleh pemerintah daerah (Pasal 95, Ayat (2), hingga pengembangan dan penetapan kurikulum operasional di satuan pendidikan (Pasal 95, Ayat 3).

• Ketahui Manfaat Puasa bagi Kesehatan Menurut Sains

Hal ini berbeda dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat (1) bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

Lalu, apa urgensi pelibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum?

Hal ini sudah menjadi sebuah teori yang sejak lama dikemukakan oleh para ahli atau pakar kurikulum khususnya tentang kurikulum rekonstruksi sosial.

Menurut Tim Kajian Pedagogik, Program Studi Doktoral Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Indonesia, kurikulum rekonstruksi sosial merupakan kurikulum yang sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi (Hamalik, 2016).

Kurikulum rekonstruksi sosial dipengaruhi pemikiran John Dewey, George Counts dan Othanel Smith (Arifin, 2014).

Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan Interaksional, yang memandang pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, tetapi merupakan kegiatan bersama, interaksi, kerja sama (Sulthon, 2014).

Kerja sama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan guru, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya dan dengan sumber-sumber belajar lainnya.

• 5 Makanan yang Mampu Meningkatkan Mood Menurut Sains, Ada Pisang dan Oat

Melalui interaksi dan kerja sama ini peserta didik berusaha memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Jika melihat karakteristik sosial dan budaya setiap daerah di Indonesia yang mempunyai ciri khas yang berkaitan dengan adat istiadat, nilai tata krama, maka keanekaragaman tersebut tidak hanya berasal dari kebudayaan tetapi juga berasal dari kondisi alam dan lingkungan sosial.

Hal ini dapat menjadi kekayaan yang ada dalam bangsa serta dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting sebagaimana dalam RUU Sisdiknas khususnya dalam pengembangan kurikulum yang baru dan menjadikannya sebagai muatan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

Kurikulum yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat yang masih memegang teguh budaya adat istiadat akan melahirkan kurikulum muatan lokal dan juga berpotensi dalam mengembangkan mata pelajaran lainnya seperti mata pelajaran sains berbasis kearifan lokal (Etnosains).